KOTAMOBAGU,Investigasi.News – Penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digelar di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., bersama unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, Program Jaga Desa kembali ditegaskan sebagai instrumen pendampingan hukum sekaligus pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sofyan Mokoginta menilai keterlibatan unsur BPD dalam sistem pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan program pembangunan di tingkat desa dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberadaan ABPEDNAS tidak hanya menjadi wadah koordinasi antaranggota BPD, tetapi juga berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terutama melalui sinergi dengan pihak kejaksaan.
“Dengan penguatan pengawasan ini, pembangunan desa diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sofyan.
Ia juga berharap sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.(**)
