Keerom, Papua, Investigasi.News – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Keerom menyoroti kondisi proyek Jalan Trans Nasional di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini yang dinilai jauh dari harapan masyarakat. Organisasi kepemudaan itu bahkan mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua dan jajaran satuan kerja terkait.
Ketua KNPI Keerom, Yan Christian May, menilai proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara di kawasan perbatasan justru meninggalkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kerusakan jalan, lambannya pekerjaan, hingga kualitas pembangunan yang dipertanyakan masyarakat.
“Perbatasan adalah wajah negara. Namun yang masyarakat lihat hari ini justru kondisi jalan yang memprihatinkan, pekerjaan yang lambat, dan kualitas yang diragukan. Ini bukan sekadar soal proyek, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap rakyat di wilayah terdepan,” ujar Yan dalam pernyataan tertulis yang diterima, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, KNPI Keerom menilai perlu ada langkah tegas dari pemerintah pusat untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional di Papua berjalan sesuai standar.
Dalam pernyataannya, KNPI Keerom menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat.
Pertama, meminta Menteri PUPR mengevaluasi dan mencopot Kepala BBPJN Wilayah Papua yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penjaminan mutu pekerjaan di lapangan.
Kedua, meminta pencopotan Kepala Satuan Kerja (Satker) Wilayah Keerom yang dianggap tidak profesional dan tidak mampu memastikan pelaksanaan proyek berjalan optimal.
Ketiga, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek Jalan Trans Nasional di Keerom, termasuk mengecek fisik pekerjaan, penggunaan anggaran, serta proses pelaksanaan proyek.
Keempat, meminta audit total dan terbuka terhadap seluruh paket pekerjaan Jalan Trans Nasional di Kabupaten Keerom agar masyarakat mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran negara.
Kelima, mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan wilayah perbatasan sebagai ruang pembiaran proyek yang minim pengawasan dan akuntabilitas.
Keenam, menegaskan bahwa Pemuda Keerom siap menggelar aksi besar apabila tuntutan tersebut tidak direspons serius oleh pemerintah.
“Ini bukan ancaman. Ini bentuk kepedulian dan komitmen kami untuk menjaga daerah perbatasan agar tidak terus menjadi korban proyek yang diduga gagal memenuhi harapan masyarakat,” kata Yan.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang layak dan berkualitas.
“Keerom bukan tempat eksperimen proyek gagal. Negara harus hadir dengan pembangunan yang bermutu, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Satker Jalan Trans Nasional Jayapura–Wamena, Jhon Melsasail, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (8/5/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
InvestigasiNews juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kementerian PUPR, BBPJN Wilayah Papua, serta KPK. Redaksi tetap memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jhon
