Jakarta, Investigasi.news — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Permasalahan agraria tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri. Ini persoalan lintas sektor yang membutuhkan sinergi antara kementerian, lembaga, pemda, hingga aparat penegak hukum,” tegas Wamen Ossy.
Ia menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk menyusun roadmap penyelesaian konflik agraria berbasis HAM sebagai langkah kolaboratif antar-institusi. Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus dilaksanakan dengan aksi konkret dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Semangat kami adalah bagaimana roadmap ini bukan hanya jadi dokumen, tetapi bisa benar-benar diimplementasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama mereka yang selama ini terdampak konflik pertanahan berlarut-larut,” ujar Ossy.
Konflik agraria, lanjutnya, seringkali tumpang tindih dengan isu penetapan kawasan hutan, konflik tata ruang, lingkungan hidup, hingga persoalan sosial kemasyarakatan. Karena itu, menurut Wamen Ossy, semua pihak perlu duduk bersama dan bergerak dalam satu arah demi penyelesaian yang adil dan tuntas.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menegaskan bahwa konflik agraria bukan hanya soal administrasi pertanahan, tetapi soal hak hidup masyarakat yang seringkali dirampas atau terabaikan.
“Konflik agraria berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Penyelesaian berbasis HAM menjadi landasan penting agar negara benar-benar hadir melindungi hak warganya,” kata Anies.
Komnas HAM berharap, kolaborasi ini bisa memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendorong terwujudnya mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Wamen ATR/Waka BPN Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, turut hadir mendampingi Wamen Ossy, bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula perwakilan dari jajaran Komnas HAM.
(Guh)
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
📌 Situs Resmi: atrbpn.go.id
📲 WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
📱 Media Sosial:
- Instagram: @kementerian.atrbpn
- TikTok: @kementerian.atrbpn
- Facebook: @kementerianATRBPN
- YouTube: Kementerian ATRBPN
- X: @kem_atrbpn
