Malang, Investigasi.News – Persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Berdasarkan data terbaru Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, sekitar 8.000 unit rumah masih membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan.
Menghadapi persoalan itu, DPKPCK Kabupaten Malang mulai memperkuat sistem pendataan, verifikasi, perencanaan hingga pengawasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyosialisasikan Aplikasi Smart Rutilahu, sebuah platform yang diharapkan mampu membuat penanganan rumah tidak layak huni lebih terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran.
Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo Saputro, mengatakan aplikasi yang dikembangkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi terobosan penting dalam memperbaiki tata kelola program penanganan Rutilahu.
Menurutnya, selama ini akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program perbaikan rumah masyarakat. Karena itu, kehadiran sistem digital diharapkan mampu mempermudah pemerintah dalam mengendalikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga perkembangan pelaksanaan di lapangan.
“Melalui aplikasi ini, kegiatan Rutilahu diharapkan semakin terkontrol. Mulai dari perencanaan hingga perkembangan pelaksanaannya dapat dipantau melalui satu platform,” ungkap Johan, Selasa (10/11/2026).
Keunggulan lain dari Aplikasi Smart Rutilahu adalah integrasinya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui integrasi tersebut, persyaratan calon penerima bantuan, termasuk klasifikasi desil kesejahteraan, dapat diketahui dan diverifikasi dengan lebih mudah.
Dengan sistem tersebut, proses penentuan calon penerima bantuan diharapkan semakin akurat. Pemerintah daerah juga memiliki instrumen pendukung untuk meminimalkan kesalahan pendataan sehingga bantuan dapat diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
LIBATKAN 390 DESA DAN KELURAHAN
Untuk memastikan implementasi aplikasi berjalan hingga tingkat paling bawah, DPKPCK Kabupaten Malang melibatkan operator dari seluruh 390 desa dan kelurahan dalam kegiatan sosialisasi.
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, Firta Riyanti Dewi Kurnia Sari, sebagai narasumber.
Johan menjelaskan, dari total 390 operator desa/kelurahan, sebanyak 52 peserta mengikuti kegiatan secara langsung atau luring, sedangkan 338 peserta lainnya mengikuti melalui daring.
“Untuk peserta kegiatan kali ini adalah seluruh operator desa/kelurahan sebanyak 52 secara luring dan 338 secara daring,” jelasnya.
Pelibatan ratusan operator tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat serta mengetahui kondisi riil rumah warga di wilayah masing-masing.
Operator desa/kelurahan nantinya menjadi bagian penting dalam proses pendataan dan penginputan informasi calon penerima program. Dengan pemahaman yang merata, pemerintah daerah berharap tidak ada kesenjangan informasi maupun kendala teknis dalam penerapan sistem tersebut.
“Dengan keterlibatan seluruh operator desa/kelurahan tersebut, pemerintah daerah berharap pemahaman mengenai penggunaan Aplikasi Smart Rutilahu dapat merata hingga tingkat desa/kelurahan,” tuturnya.
8.000 RUMAH MENJADI TANTANGAN PENANGANAN
Di balik upaya digitalisasi tersebut, besarnya jumlah rumah tidak layak huni yang masih membutuhkan penanganan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Malang.
Sekitar 8.000 unit Rutilahu yang tersebar hampir di seluruh kecamatan menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah masyarakat masih cukup besar. Artinya, diperlukan perencanaan matang, pendataan yang valid, serta koordinasi lintas pemerintahan agar program bantuan tidak salah sasaran.
Johan menyebut, sosialisasi Aplikasi Smart Rutilahu memiliki arti penting karena penanganan rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Sebarannya relatif merata. Hampir di setiap kecamatan masih ditemukan rumah yang masuk kategori tidak layak huni,” ungkapnya.
Melalui penerapan aplikasi tersebut, DPKPCK Kabupaten Malang berharap seluruh proses penanganan Rutilahu dapat dilakukan secara lebih sistematis. Mulai dari identifikasi kondisi rumah, verifikasi calon penerima, penyusunan rencana penanganan hingga pengendalian pelaksanaan program.
Digitalisasi ini diharapkan tidak berhenti sebatas penggunaan aplikasi, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan penanganan rumah masyarakat yang membutuhkan.
Dengan masih adanya sekitar 8.000 rumah tidak layak huni, tantangan berikutnya adalah memastikan data yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti melalui program perbaikan yang konkret, berkelanjutan, dan sesuai skala prioritas.
Sebab, keberhasilan penanganan Rutilahu bukan hanya diukur dari kecanggihan sistem pendataan, melainkan dari berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat menempati rumah lebih aman, sehat, dan layak huni.
Guh
