Malang, Investigasi.News – Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang menunjukkan tren positif. Di tengah upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sektor pajak reklame justru mencatatkan prestasi dengan realisasi melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun Anggaran 2026.
Hingga Senin (9/11/2026), penerimaan pajak reklame Kabupaten Malang mencapai Rp2.538.457.533 atau 101,89 persen dari target sebesar Rp2.491.296.786. Capaian tersebut menjadi sinyal positif atas upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan potensi pajak di daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, mengungkapkan bahwa keberhasilan melampaui target tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas penyelenggaraan reklame, khususnya menjelang penghujung tahun.
Menurutnya, berbagai agenda dan kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Malang turut mendorong meningkatnya pemasangan reklame insidentil. Terlebih, Kabupaten Malang akan memperingati Hari Jadi ke-1.266 pada akhir November 2026.
“Realisasi pajak reklame sampai hari ini sudah sebesar Rp2.538.457.533 atau mencapai 101,89 persen dari target Rp2.491.296.786,” ungkap Made.
Ia menjelaskan, meningkatnya aktivitas penyelenggaraan reklame menjadi salah satu faktor yang mendorong penerimaan sektor tersebut melampaui target lebih awal.
“Menjelang akhir tahun ini banyak penyelenggara reklame yang memasang reklame insidentil, sehingga sudah mencapai 100 persen,” jelasnya.
Namun, capaian tersebut bukan semata-mata hasil meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan. Bapenda juga terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap penyelenggaraan reklame berjalan sesuai ketentuan perizinan dan kewajiban perpajakan.
Made menyebut, sinergi antara Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan.
Integrasi pelayanan antara DPMPTSP dan Bapenda juga terus didorong agar proses perizinan penyelenggaraan reklame berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban pajak.
“Ini merupakan bentuk progres integrasi antara DPMPTSP dan Bapenda. Bagi penyelenggara reklame, sebelum membayar pajak, terlebih dahulu harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari DPMPTSP,” terangnya.
PENERIMAAN PAJAK DAERAH SUDAH Rp663,67 MILIAR
Di luar keberhasilan sektor reklame, kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang secara keseluruhan juga memperlihatkan perkembangan positif.
Per 9 November 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp663.673.705.396 atau 87,64 persen dari target Rp757.290.075.386.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp93,61 miliar yang harus dikejar untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah hingga akhir tahun anggaran.
Made menjelaskan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari 12 jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Malang.
Sejumlah sektor menunjukkan performa cukup kuat. Setelah pajak reklame yang telah melampaui target, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan mencatatkan realisasi 98,91 persen, disusul Pajak Air Tanah sebesar 98,73 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 95,94 persen.
Sementara itu, PBJT Makanan dan/atau Minuman berhasil membukukan penerimaan sekitar Rp20,78 miliar atau 94,38 persen dari target Rp22,01 miliar. Angka tersebut memperlihatkan sektor konsumsi dan jasa masih menjadi salah satu penopang penerimaan daerah.
Pada sektor dengan kontribusi penerimaan besar, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat mencapai Rp171,32 miliar atau 84,58 persen. Kemudian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp140,58 miliar atau 85,22 persen, serta PBJT Tenaga Listrik mencapai Rp129,28 miliar atau 86,83 persen.
Adapun sejumlah sektor yang masih perlu digenjot antara lain PBJT Jasa Parkir dengan realisasi 81,53 persen, PBJT Jasa Perhotelan sebesar 85,10 persen, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mencapai 89,47 persen.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bapenda untuk memastikan potensi penerimaan yang belum tergarap dapat dioptimalkan sebelum tutup tahun anggaran.
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI TERUS DIGENCARKAN
Untuk mengejar target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan, Bapenda Kabupaten Malang tidak hanya mengandalkan penerimaan dari sektor-sektor yang telah menunjukkan capaian tinggi.
Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak terus dilakukan. Langkah tersebut mencakup penguatan pendataan potensi pajak, peningkatan pengawasan, serta mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Untuk menuju sampai 100 persen, tentunya kami tetap terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak sampai akhir tahun,” tegas Made.
Upaya optimalisasi juga dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Petugas Bapenda secara aktif turun ke desa-desa untuk berkoordinasi terkait penerimaan PBB sekaligus menyosialisasikan berbagai layanan perpajakan daerah.
Salah satu langkah yang dijalankan adalah program Bapenda Menyapa Warga (BMW), sebagai sarana mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
Selain itu, Bapenda Kabupaten Malang juga memperkuat kerja sama dengan UPT Bapenda Provinsi melalui layanan Jempol Mase dan Bapak Desa untuk mempercepat penerimaan Opsen PKB serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dengan capaian pajak reklame yang telah melampaui target dan realisasi keseluruhan pajak daerah yang sudah mencapai 87,64 persen, Bapenda Kabupaten Malang kini dituntut menjaga momentum hingga penghujung 2026.
Tantangannya bukan sekadar mengejar angka target, melainkan memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat tergarap secara optimal, pengawasan berjalan efektif, serta penerimaan yang masuk benar-benar memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Malang.
Guh
