Serdang Bedagai, Investigasi.News – Putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi pengadilan pun disebut telah dilaksanakan. Namun, polemik kepemilikan lahan seluas kurang lebih 8.215 meter persegi di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, justru masih menyisakan persoalan serius.
Nama Gunawan Pratama Sirait, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi sorotan setelah kuasa hukum Jansen Marbun, Dedi Harianto Marbun, S.H., M.H., mengungkapkan dugaan bahwa kliennya belum memperoleh kepastian atas objek tanah yang telah diputus melalui proses peradilan tersebut.
Kekecewaan Dedi semakin memuncak setelah pertemuan dengan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sergai berakhir tanpa keputusan maupun kepastian tindak lanjut atas pengaduan yang telah disampaikan.
Persoalan ini bukan sekadar sengketa kepemilikan tanah. Ada pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan terhadap putusan pengadilan, integritas seorang pejabat publik, serta sejauh mana lembaga DPRD menjalankan fungsi penegakan kode etik terhadap anggotanya sendiri.
Sengketa Tanah Berujung Putusan Mahkamah Agung
Berdasarkan keterangan kuasa hukum, perkara ini bermula ketika Gunawan Pratama Sirait diduga mengklaim kepemilikan atas tanah milik Jansen Marbun yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09 Tahun 1993.
Objek tanah seluas sekitar 8.215 meter persegi tersebut berada di Alur 3, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Wilayah tersebut sebelumnya masuk Kabupaten Deli Serdang sebelum pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai.
Sementara itu, klaim kepemilikan yang disampaikan Gunawan disebut didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tahun 2016 yang diterbitkan Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
Perselisihan tersebut kemudian bergulir melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan yang disampaikan pihak kuasa hukum, kepemilikan berdasarkan SHM Nomor 09 Tahun 1993 dinyatakan sah dan mengikat.
Bahkan, perkara tersebut disebut telah memasuki tahap eksekusi oleh pengadilan.
Namun, Dedi menilai persoalan belum selesai. Pasalnya, pihaknya menduga Gunawan masih mengklaim, menguasai, dan mengelola objek tanah tersebut meskipun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Lebih jauh, Dedi mengungkapkan bahwa lahan tersebut bahkan diduga telah digadaikan kepada pihak lain.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini tentu membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan serius, terutama terkait tindakan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.
BKD Dipertanyakan, Pengaduan Berakhir Tanpa Kepastian
Atas dasar itulah, Dedi membawa persoalan tersebut ke BKD DPRD Sergai. Ia meminta agar lembaga yang bertugas menjaga kehormatan dan menegakkan kode etik anggota dewan itu tidak mengabaikan substansi pengaduan.
Namun, hasil pertemuan justru menuai kekecewaan.
Menurut Dedi, dalam pertemuan tersebut Ketua BKD menyampaikan adanya batasan lingkup kewenangan etik DPRD. Penjelasan itu dinilai belum menjawab pertanyaan utama yang diajukan pihaknya.
Dedi bahkan mempertanyakan secara langsung apakah tindakan seorang anggota DPRD yang diduga tidak mematuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai persoalan pelanggaran etik.
Pertanyaan tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi pintu masuk bagi BKD untuk menelaah lebih jauh persoalan yang dilaporkan, bukan justru membuat pengaduan berhenti tanpa kejelasan.
“Kami sangat kecewa. Kami datang membawa persoalan hukum yang sudah melalui proses panjang, tetapi sampai rapat selesai belum ada jawaban yang menyentuh inti pengaduan. Jangan sampai RDP hanya menjadi formalitas untuk mendengarkan keluhan tanpa keberanian mengambil langkah. Kami membutuhkan kejelasan dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Dedi.
Jabatan Wakil Rakyat Bukan Tameng dari Kewajiban Hukum
Dedi menegaskan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sengketa tanah biasa. Ketika seseorang telah menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan integritas jabatan.
Menurutnya, anggota DPRD harus memberikan contoh kepada masyarakat dalam menghormati hukum, bukan justru terseret dalam persoalan dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan.
Ia meminta BKD memeriksa seluruh dokumen pendukung, termasuk putusan Mahkamah Agung, dokumen pelaksanaan eksekusi, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan setelah putusan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa jabatan anggota DPRD membuat seseorang seolah-olah kebal terhadap hukum. Pejabat publik justru harus menjadi teladan dalam menghormati dan menaati hukum,” ujarnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa kehormatan lembaga DPRD tidak hanya ditentukan oleh pernyataan, tetapi juga keberanian institusi dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang memiliki dasar dan dokumen pendukung.
Perjuangan Hukum Tak Berhenti di BKD
Dedi memastikan pihaknya tidak akan menghentikan perjuangan hukum Jansen Marbun hanya karena pertemuan dengan BKD belum menghasilkan titik terang.
Ia menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum dan pengaduan melalui jalur kelembagaan lainnya hingga persoalan tersebut memperoleh kepastian.
Pihaknya menegaskan tuntutannya sederhana: Gunawan Pratama Sirait diminta menghormati dan mematuhi putusan pengadilan, serta tidak lagi mengklaim maupun menguasai objek tanah yang menurut putusan tersebut telah dinyatakan sah sebagai milik kliennya.
Kini, perhatian publik tertuju pada sikap DPRD Serdang Bedagai, khususnya BKD. Apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti secara serius atau justru berakhir tanpa kejelasan?
Sebab, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, penghormatan terhadap hukum tidak semestinya berhenti pada dokumen putusan semata. Terlebih bagi mereka yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat.
(Anna)
