Palangka Raya – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah 2026 bertajuk BATANG GAWI 2026: Bersinergi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Menuju Kalteng Berdaya Saing di Aula Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi daerah di tengah dinamika global dan kebutuhan penguatan struktur ekonomi Kalimantan Tengah.
Mengusung tema ketahanan pangan dan energi, BATANG GAWI 2026 menghadirkan ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan guna merumuskan langkah bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Tema tersebut dinilai relevan di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, hingga kebutuhan penguatan ekonomi daerah berbasis sumber daya unggulan.
Pada sektor energi, implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai membuka peluang strategis bagi Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit nasional. Sementara pada sektor pangan, penguatan produksi lokal, stabilitas pasokan, serta kesiapan menghadapi risiko perubahan iklim menjadi fokus utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Acara diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Deputi Kepala Perwakilan Adi Nugroho sekaligus pemaparan perkembangan terkini perekonomian Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan berbagai perkembangan ekonomi global, nasional, dan daerah, termasuk tantangan yang perlu diantisipasi bersama untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
Sebagai agenda utama, BATANG GAWI 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel strategis. Sesi pertama mengangkat tema “Strategi Implementasi B50 dalam Menjaga Ketahanan Energi” dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, serta Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.
Diskusi membahas arah kebijakan implementasi B50, peluang hilirisasi sawit di Kalimantan Tengah, dukungan sektor jasa keuangan, hingga kesiapan pelaku usaha dalam menangkap peluang ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.
Sementara itu, sesi kedua mengangkat tema “Menyongsong Ketahanan Pangan dan Lumbung Pangan Nasional dalam Mendukung Asta Cita” dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembahasan difokuskan pada penguatan produksi pangan lokal, stabilitas pasokan dan harga, dukungan fiskal, pemanfaatan data statistik, hingga sinergi lintas lembaga dalam membangun ekosistem pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui BATANG GAWI 2026, Bank Indonesia Kalimantan Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, instansi vertikal, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan energi daerah.
Selain itu, Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.
Bank Indonesia Kalimantan Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran advisory kepada pemerintah daerah dan stakeholder strategis melalui kegiatan diseminasi, kajian ekonomi, penguatan koordinasi pengendalian inflasi, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta dukungan terhadap sektor unggulan daerah guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang berdaya saing, tangguh, dan sejahtera.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Ansyari, unsur Forkopimda, OPD provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, media massa, serta stakeholder terkait lainnya.
