Pidie Jaya |Investigasi.News – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya resmi memperpanjang masa transisi penanganan pascabencana selama 90 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi masa tanggap darurat yang digelar di Kantor Bupati Pidie Jaya, Senin (11/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pidie Jaya bersama Wakil Bupati serta dihadiri unsur terkait lainnya. Dalam rapat tersebut disepakati masa transisi berlaku mulai 12 Mei hingga 12 Juli 2026 mendatang.
Perpanjangan masa transisi dilakukan karena pemerintah daerah menilai masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, terutama penanganan dampak banjir yang hingga kini masih menyisakan persoalan serius di tengah masyarakat.
Usai memimpin rapat, Bupati Pidie Jaya menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah normalisasi Sungai Krueng Meureudu dan perbaikan jaringan PDAM yang mengalami kerusakan berat akibat banjir besar tahun lalu.
“Berdasarkan keputusan bersama dalam rapat evaluasi, masa transisi kita perpanjang selama 90 hari ke depan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari penanganan sisa material banjir, bantuan dana rehabilitasi, hingga yang paling mendesak adalah normalisasi Sungai Krueng Meureudu dan perbaikan PDAM,” ujar Bupati kepada kontributor Investigasi.News.
Menurutnya, dua sektor tersebut menjadi prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat.
“Normalisasi sungai dan perbaikan PDAM merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Selain itu, ada sejumlah pekerjaan lain yang juga harus segera dituntaskan agar kondisi masyarakat benar-benar pulih,” tambahnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Bupati Pidie Jaya menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah pihak pelaksana kegiatan, baik dari kementerian maupun BUMN, yang dinilai minim koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, selama ini pemerintah daerah kerap tidak mendapatkan informasi perkembangan pekerjaan yang dilakukan di lapangan.
“Saya sangat kecewa. Baik pihak kementerian maupun BUMN selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka langsung melaporkan ke pusat, sehingga sering terjadi perbedaan antara laporan dengan kondisi nyata di lapangan,” tegas Wakil Bupati.
Wakil Bupati yang dikenal vokal tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan jika penanganan Krueng Meureudu telah berjalan baik. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda.
“Kami mendapat laporan bahwa penanganan Krueng Meureudu sudah selesai dan berjalan sempurna. Tetapi kenyataannya, sedikit saja hujan turun, permukiman warga di bantaran sungai kembali tergenang air. Ini membuktikan masih banyak pekerjaan yang belum maksimal,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap seluruh pihak, baik pemerintah pusat, kementerian, maupun BUMN, dapat memperkuat koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar proses pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Herry)
