Papua, Investigasi.News — Gelombang kecaman meledak setelah aparat membubarkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah. Aktivis Papua, Yerri Basri Mak, SH MH, menilai tindakan itu sebagai bentuk pembungkaman brutal terhadap kebebasan berekspresi dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di tanah Papua.
Film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang diproduksi WatchDoc bersama jaringan masyarakat sipil dan media independen tersebut membedah luka Papua: ekspansi sawit, proyek pangan skala besar, hingga penghancuran ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan. Namun setelah cuplikan film itu viral di TikTok, sejumlah agenda nonton bareng dan diskusi publik justru dibubarkan aparat dengan dalih “keamanan dan ketertiban”.
Salah satu pembubaran terjadi di Ternate, Maluku Utara. Aparat menghentikan kegiatan yang sejatinya bersifat edukatif dan terbuka untuk publik. Situasi ini memicu kemarahan banyak pihak yang menilai negara semakin alergi terhadap kritik.
“Kalau film dokumenter yang bicara soal kerusakan hutan, tanah adat, dan penderitaan rakyat Papua saja dibungkam, lalu di mana ruang demokrasi di negeri ini? Ini tindakan yang sangat kami sesalkan,” tegas Yerri, Selasa (12/5/2026).
Yerri menilai aparat telah melenceng dari tugasnya. Menurutnya, negara seharusnya menjamin keamanan jalannya diskusi, bukan malah datang membekap ruang berpikir masyarakat.
“Film dokumenter adalah kontrol sosial. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, bantah dengan data dan fakta, bukan dengan pembubaran dan intimidasi,” ujarnya tajam.
Ia juga mendesak pemerintah berhenti menutup mata terhadap substansi film Pesta Babi. Menurutnya, karya tersebut seharusnya menjadi alarm keras atas kondisi hutan adat Papua yang terus tergerus kepentingan investasi dan proyek skala besar.
“Ketika ada karya yang membuka fakta di lapangan, negara harus hadir mencari solusi, bukan malah melakukan tekanan. Jangan bunuh suara rakyat dengan cara-cara represif,” katanya.
Lebih jauh, Yerri mengecam pendekatan keamanan yang terus digunakan dalam merespons berbagai persoalan sosial di Papua. Ia menyebut pola intimidasi dan pengerahan aparat hanya memperdalam luka masyarakat.
“Papua bukan zona perang. Jangan semua kritik dibalas dengan ancaman dan pengerahan aparat. Rakyat Papua hanya ingin didengar, dihargai, dan hak-haknya dilindungi,” tegasnya.
Dengan nada keras, Yerri menilai pembubaran pemutaran Pesta Babi menjadi sinyal berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
“Saya mengecam keras pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Negara tidak boleh anti kritik. Aparat wajib menghormati ruang demokrasi dan hak masyarakat sipil,” tandasnya.
Jhon
