Banner iklan

Mahasiswa Geruduk DPRD Situbondo, Kasus Afif Reza Tak Kunjung Tuntas: Dewan dan Gerindra Saling Tunggu

More articles

Situbondo, investigasi.news – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo mendatangi Gedung DPRD Situbondo, Kamis (12/11/2026). Mereka datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menagih kepastian atas proses pemberhentian Afif Reza Rimunda, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang terseret kasus narkoba.

Aksi yang melibatkan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tersebut menjadi bentuk protes terhadap lambannya tindak lanjut persoalan yang dinilai telah berlarut-larut. Mahasiswa mempertanyakan keseriusan lembaga legislatif dalam menyikapi kasus yang mencoreng nama institusi DPRD tersebut.

Mahasiswa yang terlibat dalam aksi berasal dari Universitas Ibrahimy, Universitas Bakti PGRI Situbondo, dan IAI Nurul Huda. Mereka tiba di gedung wakil rakyat sekitar pukul 10.30 WIB.

Suasana aksi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan pintu gerbang gedung DPRD. Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap belum adanya kejelasan mengenai kelanjutan proses pemberhentian Afif Reza Rimunda.

Koordinator aksi, Zuhri, mengatakan kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan pihak DPRD. Saat itu, mahasiswa mengaku mendapatkan informasi bahwa perkembangan persoalan tersebut akan disampaikan pada 12 November 2026.

Namun, ketika tanggal yang dijanjikan tiba, mahasiswa justru belum mendapatkan jawaban yang dianggap jelas. Kondisi itu membuat mereka kembali turun ke jalan untuk menagih komitmen yang sebelumnya disampaikan pihak DPRD.

“Kemarin kita datang ke sini, kata ketua BK tanggal 12. Sekarang tanggal 12 belum ada jawaban dari ketua BK atau ketua DPRD. Kita sudah membaca langsung berita pemecatan,” kata Zuhri di tengah aksi.

Menurut mahasiswa, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan tanpa kepastian. Mereka menilai DPRD perlu menunjukkan sikap tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

Namun, tuntutan mahasiswa belum mendapatkan jawaban yang diharapkan. Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdul Rahman, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memproses pemberhentian Afif karena belum menerima surat resmi dari partai politik.

Abdul Rahman menyebut proses pemberhentian anggota DPRD tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, terdapat mekanisme hukum dan administrasi yang harus dipenuhi sebelum lembaga legislatif mengambil langkah lebih lanjut.

“Kita nunggu surat dari DPC, DPW atau DPP, ini undang-undang. Kita (DPRD) salah, kalau memberhentikan jika tidak ada surat (usulan) itu,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak bisa menjadikan informasi dari media sosial maupun pemberitaan media sebagai dasar untuk mengambil keputusan administratif.

“Kami bersikap bukan berdasarkan media sosial, sampai sekarang kami belum menerima surat formal dari partai,” ujar Abdul Rahman.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru dari kalangan mahasiswa. Mereka ingin mengetahui sejauh mana komunikasi antara DPRD dengan Partai Gerindra, mengingat persoalan tersebut sudah menjadi perhatian publik.

Massa kemudian mendesak agar Ketua DPRD Situbondo dan Ketua Badan Kehormatan (BK) turun langsung menemui mereka. Mahasiswa menginginkan penjelasan langsung dari pimpinan lembaga, bukan hanya keterangan dari wakil ketua.

Abdul Rahman kemudian menyampaikan bahwa Ketua DPRD sedang mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Situbondo Tahun 2027.

Meski demikian, ia berjanji akan melakukan koordinasi agar tuntutan mahasiswa mendapatkan penjelasan dari pimpinan DPRD. Tidak berselang lama, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, akhirnya turun menemui massa aksi.

Kehadiran Mahbub sempat menjadi perhatian mahasiswa yang menunggu kepastian. Namun, penjelasan yang disampaikan Ketua DPRD ternyata tidak jauh berbeda dengan keterangan sebelumnya.

Mahbub menegaskan bahwa DPRD masih menunggu surat usulan pemberhentian dari partai politik. Ia menyebut lembaganya tidak memiliki dasar untuk memproses pemberhentian anggota DPRD apabila belum ada pengajuan resmi dari partai yang bersangkutan.

“Terkait proses berhentinya seorang anggota, kami tetap menunggu usulan dari partai politik. Kami tidak bisa memproses kalau tidak ada surat, ini kewenangan partai,” kata Mahbub.

Ia kembali menegaskan DPRD tidak ingin mencampuri kewenangan internal Partai Gerindra. Menurutnya, lembaga legislatif akan mengikuti mekanisme yang berlaku setelah menerima surat resmi dari partai politik.

“Kami ikut mekanisme yang ada, kami menunggu usulan dari partai politik. Kami sekarang belum menerima surat dari partai,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua DPC Gerindra Situbondo, Hambali, mengakui bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan jajaran DPD Gerindra Jawa Timur. Ia menyebut komunikasi dengan struktur partai di tingkat provinsi masih dilakukan.

“Itu benar apa yang disampaikan ketua Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) di media, kami konsultasi dengan DPD,” kata Hambali.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses penyelesaian persoalan Afif Reza Rimunda masih menunggu tahapan komunikasi dan administrasi di internal partai. Sementara itu, DPRD menyatakan belum dapat mengambil langkah sebelum menerima surat usulan resmi.

Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11.40 WIB, belum ada kepastian mengenai kapan proses pemberhentian Afif Reza Rimunda akan ditindaklanjuti. Mahasiswa pun belum memperoleh jawaban terkait tenggat waktu penyelesaian persoalan tersebut.

Aksi ini sekaligus memperlihatkan adanya persoalan koordinasi yang menjadi perhatian publik. Di satu sisi, DPRD menyatakan menunggu keputusan partai, sementara DPC Gerindra mengaku masih berkonsultasi dengan DPD Jawa Timur.

Mahasiswa berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut di tengah sorotan masyarakat. Mereka menginginkan adanya kejelasan sikap, transparansi proses, serta kepastian tindak lanjut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Partai Gerindra dan DPRD Situbondo. Pertanyaannya, sampai kapan proses ini harus menunggu, sementara tuntutan agar persoalan tersebut segera mendapatkan kepastian terus disuarakan mahasiswa?

(Agus)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest