Berikut naskah berita utuh yang telah dipadukan dengan pemberitaan sebelumnya dan dibuat lebih tajam serta mengalir:
Kapolda Papua Barat Diminta Buka Suara, Dugaan Keterlibatan Oknum APH dalam PETI Wasirawi Kian Menguat
MANOKWARI, Investigasi.News – Polemik aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kembali memanas. Setelah sebelumnya terungkap dugaan penggunaan alat berat dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam skala besar untuk mendukung aktivitas tambang ilegal tersebut, kini muncul dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang menambah sorotan publik terhadap kasus tersebut.
Sebelumnya, pada 9 Juni 2026, Investigasi.News menerbitkan laporan mengenai aktivitas tambang emas ilegal di Wasirawi yang diduga berlangsung secara masif. Dalam investigasi tersebut ditemukan satu unit ekskavator yang beroperasi di kawasan sekitar Sungai Wariori, Distrik Masni, serta ratusan jeriken yang diduga digunakan untuk mendistribusikan BBM jenis solar ke lokasi tambang.
Temuan itu memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai siapa pihak-pihak yang berada di balik aktivitas PETI yang diduga telah berlangsung cukup lama tersebut. Sejumlah kalangan bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum APH berinisial IR. Dugaan tersebut langsung mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat sipil yang mendesak adanya penjelasan terbuka dari institusi kepolisian.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB), Yerri Basri Mak, SH, MH, meminta Kapolda Papua Barat segera memberikan klarifikasi kepada publik guna menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.
“PETI di Wasirawi bukan lagi rahasia umum. Aktivitas itu sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, Kapolda Papua Barat perlu menjawab pertanyaan publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan asumsi yang semakin liar,” tegas Yerri.
Menurutnya, transparansi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Apabila dugaan tersebut tidak benar, maka klarifikasi resmi harus segera disampaikan. Sebaliknya, jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai muncul kesan ada pihak-pihak tertentu yang dilindungi. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka terkait persoalan ini,” tambahnya.
Hingga kini, aktivitas PETI di Wasirawi masih menjadi perhatian serius karena tidak hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan sektor pertambangan, tetapi juga berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan Investigasi.News kepada IR belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Bahkan, nomor wartawan yang melakukan konfirmasi diduga telah diblokir.
Tidak hanya itu, media ini juga telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Kapolda Papua Barat serta Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Provos) Satuan Brimob Polda Papua Barat. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban maupun klarifikasi resmi yang diberikan terkait dugaan yang mencuat tersebut.
Meningkatnya perhatian publik terhadap kasus PETI Wasirawi menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar penegakan hukum dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Publik kini menunggu langkah konkret aparat kepolisian untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang sekaligus mengungkap aktor-aktor yang berada di balik aktivitas tambang emas ilegal tersebut.
Jhonsa
