Padang Panjang— Pemerintah Kota Padang Panjang terus meningkatkan tata kelola data penerima bantuan sosial guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan bebas tumpang tindih.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) III-2026 di Aula Dinas BKPSDM, Jumat (13/11/2026). Pada pertemuan dijelaskan terkait Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Kemiskinan Masyarakat (SIKEMAS) yang menjadi instrumen, menyatukan basis data penerima manfaat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) maupun lembaga mitra. Dengan integrasi data yang solid, penyaluran intervensi program diharapkan jauh lebih akurat dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam arahannya, mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyalurkan program kepada warga.
Menurutnya, penyelarasan data dan kegiatan adalah kunci agar manfaat program Pemerintah dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak. Program yang dilaksanakan harus saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan, sementara masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian,” ujar Allex.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Erni Hafni dalam paparannya menjelaskan, penguatan SIKEMAS menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala integrasi data antar-OPD yang selama ini belum optimal.
“Penguatan DTSEN dan SIKEMAS sangat penting dalam penetapan sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Melalui sistem ini, kita juga mempercepat pemutakhiran sekitar 5.000 NIK/KK penerima bersama Dinas Kominfo agar basis data kemiskinan kita semakin valid dan terpadu,” jelasnya.
Upaya sinkronisasi data ini turut diperkuat melalui kemitraan strategis bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang yang juga tergabung dalam Tim Pengembang SIKEMAS.
Selain memfokuskan penyaluran pada masyarakat desil 1 sampai 4 agar selaras dengan sasaran daerah, Pemko dan Baznas juga melakukan pembagian peran konkret di lapangan, salah satunya lewat pengalihan pengelolaan program bantuan perlengkapan peserta didik sekolah dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Baznas.
Turut hadir, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdako Putra Dewangga, Asisten Administrasi Umum Setdako Ade Nafrita, dan pejabat terkait lainnya. (harris/Kamal)
