JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan penambahan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, PTSL merupakan salah satu program strategis nasional yang berperan penting dalam memperluas kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
“Prioritas PTSL pada tahun 2027 perlu ditingkatkan. Pada tahun ini dan tahun depan, fokus kami tidak hanya pada PTSL, tetapi juga pada percepatan sertipikasi tanah per sektor, khususnya sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa PTSL merupakan program strategis yang dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap dan menyeluruh. Melalui program ini, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.
“Melalui PTSL berbasis desa, seluruh bidang tanah dalam satu wilayah dapat terdaftar secara lengkap. Sementara bagi masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” jelasnya.
Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR guna menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi oleh program tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut, pada tahun 2026 Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah serta anggota DPR RI guna mengidentifikasi calon penerima yang memenuhi kriteria.
Rumah milik MBR yang belum memiliki sertipikat, termasuk rumah yang menerima bantuan program bedah rumah pada periode 2016–2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.
Dukungan terhadap usulan penambahan target PTSL juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin rapat kerja tersebut.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” ungkap Dede Yusuf.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui penguatan Program PTSL dan sertipikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menghadirkan kepastian hukum atas tanah dan hunian masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional yang berkeadilan.
