Pidie Jaya, Investigasi.news– Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mempercepat langkah penanganan pascabanjir dengan memprioritaskan normalisasi sungai, pembersihan material lumpur, serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Di tengah proses pemulihan yang membutuhkan kerja cepat dan terukur, Pemkab Pidie Jaya juga memperkuat koordinasi serta pengawasan bersama berbagai pihak. Langkah ini dilakukan agar setiap program penanganan pascabencana, termasuk pemanfaatan dana bantuan, dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, usai mengikuti pertemuan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh di ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Auditor Ahli Madya BPKP Provinsi Aceh, Yuspiardi, unsur Sekretariat Daerah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Menurut Okta, kolaborasi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam memastikan proses penanganan pascabencana berjalan sesuai ketentuan. Selain memperkuat pengawasan, pendampingan tersebut juga diharapkan dapat mencegah potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sengaja membangun kolaborasi dengan BPKP untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan terhadap progres penanganan pascabencana. Ini penting agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Okta.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan prioritas yang harus segera diselesaikan. Namun, dari berbagai kebutuhan tersebut, terdapat beberapa agenda yang dinilai paling mendesak.
“Beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah antara lain normalisasi Krueng Meureudu, pembersihan material lumpur di permukiman dan lahan pertanian, serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Normalisasi Krueng Meureudu menjadi salah satu perhatian utama karena keberadaan sungai tersebut berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko banjir dan memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Sementara itu, pembersihan material lumpur di permukiman dan lahan pertanian juga terus didorong agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak bagi warga yang rumahnya terdampak bencana. Pemerintah berharap proses pemulihan tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Sementara itu, Auditor Ahli Madya BPKP Provinsi Aceh, Yuspiardi, mengatakan kehadirannya di Pidie Jaya merupakan bagian dari pendampingan terhadap proses penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak.
“Ini merupakan tahap awal kerja sama kami dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini BPBD, khususnya dalam pendampingan penyaluran bantuan stimulan. Ke depan, kami juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemerintah dalam penanganan pascabanjir,” ujar Yuspiardi.
Menurutnya, koordinasi dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci penting dalam memastikan seluruh proses penanganan pascabencana berjalan efektif. Karena itu, BPKP berharap sinergi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Pidie Jaya dapat terus diperkuat.
“Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terjalin kerja sama yang baik dengan seluruh SKPK. Dengan demikian, proses evaluasi dapat berjalan lebih optimal dan data yang dibutuhkan dapat tersedia secara lengkap,” harapnya.
Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan pascabanjir berjalan transparan, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Normalisasi sungai, pembersihan lingkungan, dan pembangunan hunian tetap kini menjadi bagian dari agenda besar Pemkab Pidie Jaya untuk bangkit dari bencana dan membangun sistem penanganan yang lebih kuat ke depan.
(Herry)
