Banner iklan

Oligarki KNPI Sumbar Terancam, Kontestasi Ketua Mulai Memanas

More articles

Padang — Kontestasi pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat mulai memanas. Perebutan kursi kepemimpinan organisasi kepemudaan tersebut tidak sekadar menjadi pertarungan antarkandidat, tetapi juga memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang selama ini dinilai mendominasi KNPI Sumbar dan kekuatan baru yang mengusung agenda perubahan.

Dominasi kelompok tertentu yang disebut berlangsung dari satu periode ke periode berikutnya memunculkan sorotan terhadap pola kepemimpinan KNPI Sumbar. Kondisi tersebut dinilai telah membentuk kesan oligarki yang mengakar dan berpotensi mempersempit ruang bagi elemen pemuda lain untuk ikut menentukan arah organisasi.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis Cipayung Plus yang ingin mengambil bagian dalam kontestasi. Alih-alih menghadirkan kompetisi yang sehat dan demokratis, proses pencalonan justru dikhawatirkan berpotensi menjadi instrumen pembatasan terhadap munculnya kekuatan alternatif.

Salah seorang bakal calon Ketua KNPI Sumbar, Aidil Hikmah, mengaku merasakan langsung kuatnya pengaruh kelompok yang selama ini dinilai mendominasi organisasi tersebut.

Menurut Aidil, kondisi itu terlihat dari sulitnya membangun komunikasi serta memperoleh rekomendasi dukungan dari DPD KNPI kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Berdasarkan dinamika yang ditemuinya di lapangan, sejumlah pengurus DPD KNPI kabupaten/kota disebut cenderung berhati-hati, bahkan terkesan enggan menjalin komunikasi terbuka dengan kelompok aktivis Cipayung Plus yang membawa agenda perubahan.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya konsolidasi jejaring dukungan di tingkat kabupaten/kota oleh pihak-pihak yang selama ini memiliki pengaruh kuat dalam tubuh KNPI Sumbar.

Tidak hanya itu, muncul pula kekhawatiran sejumlah pihak untuk menunjukkan sikap atau menentukan pilihan organisasi yang berbeda dari kelompok dominan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana independensi DPD KNPI kabupaten/kota dalam menentukan sikap dan memberikan rekomendasi kepada setiap bakal calon.

Aidil mengungkapkan bahwa dirinya mengalami langsung kesulitan membangun komunikasi dengan sejumlah pengurus DPD KNPI kabupaten/kota.

“Saya merasakan sendiri betapa kuatnya pengaruh oligarki di tubuh KNPI Sumatera Barat. Untuk sekadar membangun komunikasi dan mendapatkan rekomendasi dari DPD KNPI kabupaten/kota saja terasa begitu sulit. Bahkan, ada pengurus yang terkesan takut berkomunikasi secara terbuka dengan kami karena khawatir dianggap berbeda sikap dengan kelompok yang selama ini mendominasi KNPI Sumbar,” ungkap Aidil.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan persoalan serius bagi demokrasi organisasi. KNPI seharusnya menjadi rumah besar seluruh pemuda, bukan organisasi yang rekomendasinya seolah-olah hanya dapat diakses melalui lingkaran kekuasaan tertentu.

“Kami dari kalangan aktivis Cipayung Plus tidak sedang mencari konflik. Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap anak muda dan setiap kelompok kepemudaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi. Jangan sampai mekanisme organisasi dijadikan alat untuk menghalangi lahirnya kepemimpinan baru,” tegasnya.

Aidil juga mempertanyakan sikap kelompok yang selama ini dinilai mendominasi KNPI apabila memang memiliki dukungan kuat, tetapi justru terkesan membatasi ruang kompetisi.

“Kalau memang yakin memiliki dukungan dan kekuatan, mengapa harus takut membuka ruang kompetisi? Biarkan demokrasi berjalan. Jangan sampai KNPI Sumatera Barat terus dikuasai oleh kelompok yang sama dari waktu ke waktu. KNPI membutuhkan perubahan, bukan pewarisan kekuasaan,” lanjutnya.

Dalam dinamika pencalonan tersebut, aktivis yang selama ini menyuarakan perubahan dan mengkritisi dominasi kelompok tertentu dinilai berpotensi menghadapi hambatan dalam proses kandidasi.

Muncul kesan bahwa kelompok yang selama ini menikmati posisi strategis di KNPI mulai merasa terancam apabila aktivis Cipayung Plus yang membawa agenda perubahan berhasil lolos sebagai kandidat. Kehadiran mereka bukan sekadar menambah jumlah calon, melainkan juga membawa semangat pembaruan terhadap pola kepemimpinan yang selama ini dianggap eksklusif.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki kursi Ketua KNPI Sumbar, melainkan tentang sejauh mana organisasi tersebut masih memberikan ruang yang setara bagi seluruh elemen pemuda untuk berkompetisi.

Apakah KNPI Sumatera Barat masih benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh organisasi kepemudaan, atau justru telah berubah menjadi ruang kekuasaan yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu?

Kontestasi ini semestinya menjadi momentum untuk mengembalikan KNPI sebagai wadah berhimpun yang demokratis, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen pemuda.

“Kalau demokrasi saja ditakuti, lalu apa yang sebenarnya sedang dipertahankan dari KNPI? Jangan jadikan organisasi kepemudaan sebagai warisan kekuasaan kelompok tertentu,” tegas Aidil.

KNPI bukan milik kelompok tertentu. KNPI adalah rumah besar pemuda Sumatera Barat. Demokrasi organisasi tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan dominasi kekuasaan. Fachri koto

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest