Banner iklan

Siapkan Prolegda 2027, DPRK Pidie Jaya Bahas 12 Rancangan Qanun, Ini Daftarnya

More articles

Pidie Jaya, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya mulai mematangkan arah kebijakan legislasi daerah untuk tahun 2027. Melalui Badan Legislasi (Banleg), DPRK membahas sebanyak 12 rancangan Qanun yang diproyeksikan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2027.

Pembahasan tersebut berlangsung di Gedung DPRK Pidie Jaya, Senin (16/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk Asisten serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ketua Banleg DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail yang akrab disapa Ustadz Am, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan program legislasi daerah guna menentukan prioritas pembentukan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kami baru saja menggelar rapat bersama Asisten dan dinas-dinas terkait untuk membahas program rancangan Qanun tahun 2027. Dari pembahasan tersebut, terdapat 12 rancangan Qanun yang disiapkan untuk masuk dalam Prolegda 2027,” ujar Nazaruddin.

Menurutnya, penyusunan Prolegda menjadi tahapan penting dalam memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat terakomodasi melalui pembentukan produk hukum yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 12 rancangan Qanun yang dibahas tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan badan usaha milik daerah, perlindungan lingkungan hidup, optimalisasi pendapatan daerah, ketahanan pangan, perencanaan pembangunan, hingga perlindungan kelompok masyarakat rentan.

Adapun 12 rancangan Qanun yang masuk dalam pembahasan Prolegda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

  1. Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu.
  2. Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
  3. Rancangan Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026–2056.
  4. Rancangan Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
  5. Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  6. Rancangan Qanun tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025–2029.
  7. Rancangan Qanun tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah.
  8. Rancangan Qanun tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  9. Rancangan Qanun tentang Perlindungan Perempuan.
  10. Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  11. Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
  12. Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014–2034.

Beragam materi yang masuk dalam daftar pembahasan tersebut menunjukkan luasnya cakupan agenda legislasi DPRK Pidie Jaya pada 2027. Sejumlah rancangan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta perlindungan lahan pertanian.

Suasana rapat Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Jaya bersama jajaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pembahasan 12 rancangan Qanun untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2027, di Gedung DPRK Pidie Jaya, Senin (16/11/2026). KH

Selain itu, rancangan terkait pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, tata ruang, serta Perusahaan Umum Daerah Tirta Krueng Meureudu juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan kapasitas pembangunan daerah.

Dengan dibahasnya 12 rancangan tersebut, DPRK Pidie Jaya diharapkan dapat mengawal proses legislasi secara terukur, sehingga setiap Qanun yang nantinya ditetapkan tidak sekadar menjadi produk hukum administratif, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan masyarakat, dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

(KH)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest