Pulang Pisau, investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus menunjukkan komitmennya dalam membangun daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pulang Pisau, Bakhzar Effendi, saat mendampingi Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, dalam kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota serta Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas SDM Teknis Pengarusutamaan Gender Tahun 2026 yang digelar di Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Menurut Bakhzar Effendi, Pengarusutamaan Gender bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara menyeluruh agar setiap kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus mampu memberikan ruang yang setara bagi semua. Karena itu, perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujar Bakhzar Effendi.
Ia menjelaskan, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, Bapperida memiliki peran strategis memastikan prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap program yang disusun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat diakses dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa adanya kesenjangan.
Bakhzar menambahkan, penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pulang Pisau. Melalui pendampingan dan koordinasi yang berkelanjutan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan analisis gender pada setiap program dan kegiatan.
“Seluruh OPD harus memiliki pemahaman yang sama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar implementasi Pengarusutamaan Gender tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
Bakhzar juga menegaskan komitmen Bapperida untuk terus mengawal arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa ada yang tertinggal,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap implementasi Pengarusutamaan Gender semakin kuat di seluruh sektor pembangunan. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah, pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan semakin responsif gender, inklusif, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Zulmi
