Banner iklan

Mediasi Perkara Margareta Doa di PN Ende, Turut Tergugat Perum Perumnas, Bank BTN, dan BPN Tidak Hadir

More articles

ENDE, Investigasi.News — Proses penyelesaian sengketa perdata atas objek tanah dan bangunan di kawasan Perumnas, Jalan Kokos VII Nomor 20, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Ende, Kamis (19/11/2026).

Perkara perdata dengan Nomor 25/Pdt.G/2026/PN End tersebut melibatkan Margareta Doa sebagai pihak Penggugat melawan Laurentina Todja dan pihak lainnya selaku Tergugat.

Dalam persidangan kali ini, agenda yang dijalankan adalah mediasi para pihak sebagai bagian dari tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

Tim Koalisi Lakki Associates Law Firm hadir sebagai kuasa hukum Penggugat, Margareta Doa, untuk mengikuti proses mediasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan tim kuasa hukum, pihak yang hadir dalam agenda mediasi adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sementara itu, tiga pihak yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat, yakni Turut Tergugat I Perum Perumnas, Turut Tergugat II PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan Turut Tergugat III Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilaporkan tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut.

Belum diperoleh keterangan mengenai alasan ketidakhadiran ketiga pihak turut tergugat tersebut.

Berdasarkan informasi dari tim kuasa hukum Penggugat, proses mediasi belum selesai dan akan dilanjutkan pada Kamis, 26 November 2026, dengan agenda mediasi kedua.

Perkara ini menjadi perhatian karena objek sengketa berada di kawasan Perumnas, tepatnya di Jalan Kokos VII Nomor 20, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende.

Dalam keterangannya melalui video, perwakilan tim kuasa hukum Koalisi Lakki Associates Law Firm menegaskan komitmen mereka untuk terus mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Ende.

Tim kuasa hukum juga menyampaikan bahwa perjuangan hukum tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak klien mereka melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, agenda mediasi kedua pada 26 November 2026 menjadi tahapan berikutnya yang akan menentukan perkembangan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak.

(Severinus T. Laga)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest