Keerom, Papua — Rentetan longsor yang kembali terjadi di ruas Jalan Trans Papua, tepatnya di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, memicu kemarahan publik. Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Keerom secara tegas mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengevaluasi total dan mencopot pejabat terkait yang dinilai gagal menjalankan tugas.
Sorotan utama diarahkan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Papua dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada ruas strategis Jayapura–Wamena. Longsor yang terjadi berulang kali dinilai bukan sekadar faktor alam, melainkan indikasi kuat lemahnya perencanaan teknis, pengawasan proyek, serta minimnya mitigasi di wilayah rawan bencana.
Ketua DPD KNPI Keerom, Yan Christian May, menegaskan bahwa situasi ini sudah berada pada titik yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Jalan Trans Papua adalah urat nadi ekonomi dan pelayanan publik. Ketika akses ini terus terputus akibat kelalaian, maka ada tanggung jawab yang harus ditegakkan. Menteri PUPR harus bertindak tegas,” ujarnya (19/04).
Jalan Trans Papua sendiri merupakan proyek strategis nasional yang menghubungkan wilayah pesisir dan pegunungan. Terputusnya jalur ini berdampak langsung pada distribusi logistik, melonjaknya harga bahan pokok, hingga terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman.
KNPI Keerom menilai kegagalan penanganan longsor yang berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam kualitas konstruksi, sistem drainase, serta kajian geoteknik di sepanjang jalur tersebut. Mereka juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dalam proyek bernilai besar ini.
Selain mendesak pencopotan pejabat, KNPI Keerom meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur di ruas Jayapura–Wamena, khususnya pada titik-titik rawan longsor.
Sebagai representasi pemuda daerah, KNPI Keerom menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah pusat. Mereka menilai keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Papua tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya kinerja birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Papua belum memberikan keterangan resmi terkait longsor terbaru yang menyebabkan akses jalan kembali terputus. Jhon
