Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi memulai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting yang digelar di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026).
Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kalteng, Yohanna Endang, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kick off ini merupakan langkah strategis Pemprov Kalteng dalam menyelaraskan perencanaan dan implementasi PPSP 2026, sekaligus mempersiapkan dokumen sanitasi tahun 2027,” ujarnya.
Pemprov Kalteng menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan target nasional menuju sanitasi aman dengan capaian 30 persen.
Selain itu, sektor sanitasi juga menjadi prioritas Pemprov Kalteng dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta percepatan penurunan stunting. Integrasi dengan sektor perumahan dan air minum menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Di bidang persampahan, Pemprov Kalteng turut mengadopsi arah kebijakan nasional dengan tidak lagi berfokus pada pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru, melainkan memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengurangan sampah dari sumber, serta pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Dalam RPJMD Kalteng 2025–2029, Pemprov Kalteng menargetkan peningkatan akses sanitasi aman rumah tangga mencapai 13,37 persen pada 2026 dan 15,58 persen pada 2027. Sementara itu, cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan 39 persen pada 2027.
Seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah turut menjadi lokasi pendampingan PPSP 2026. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau masuk tahap awal, sedangkan Kabupaten Kapuas dan Seruyan berada pada tahap lanjutan.
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan program.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat bergantung pada sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” tegasnya.
Pemprov Kalteng juga mendorong optimalisasi berbagai sumber pendanaan, tidak hanya dari APBD dan APBN, tetapi juga melalui dana desa, CSR, ZISWAF, serta skema pembiayaan lainnya.
Melalui kick off ini, Pemprov Kalteng berharap pembangunan sanitasi permukiman dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah menuju Indonesia Emas 2045.
