Malang – Gelombang efisiensi anggaran yang melanda berbagai sektor pemerintahan tidak menyurutkan langkah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang dalam menjaga laju pembangunan infrastruktur. Di tengah kebijakan penghematan yang memangkas anggaran belanja modal hingga Rp60 miliar, DPUBM tetap memastikan program strategis pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum berjalan sesuai rencana pada tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan infrastruktur kepada masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warga.
“Pagu awal belanja modal infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp314 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersedia menjadi sekitar Rp250 miliar. Meski demikian, kami tetap memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” ujar Khairul Isnaidi Kusuma saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).
Pria yang akrab disapa Oong itu menjelaskan, anggaran yang tersisa akan difokuskan pada tiga sektor utama yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas jalan kabupaten, pembangunan dan penggantian jembatan, serta perluasan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Lebih lanjut, DPUBM Kabupaten Malang saat ini tengah mempercepat sejumlah proyek strategis yang telah memasuki tahap pengadaan. Salah satunya adalah pembangunan dan penggantian lima jembatan yang kini sedang berproses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Menurut Oong, pembangunan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami memprioritaskan jembatan-jembatan yang memiliki peran vital sebagai penghubung kawasan permukiman, pusat ekonomi, dan jalur distribusi hasil pertanian maupun perdagangan. Infrastruktur yang baik akan mempercepat pergerakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah,” tegasnya.
Sementara itu, tantangan terbesar yang masih dihadapi DPUBM berada pada sektor jalan. Berdasarkan data yang dimiliki, total panjang jalan kabupaten mencapai 1.641,62 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 328,32 kilometer atau hampir 20 persen masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat dan membutuhkan penanganan secara bertahap.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPUBM menerapkan pendekatan berbasis data dalam menentukan prioritas pembangunan. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), sehingga ruas jalan dengan tingkat mobilitas tinggi menjadi fokus utama penanganan.
“Kami tidak hanya melihat kondisi kerusakan jalan, tetapi juga tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Ruas dengan volume kendaraan tinggi dan tingkat kejenuhan yang mendekati kapasitas menjadi prioritas untuk peningkatan maupun pelebaran jalan,” jelas Oong.
Di samping proyek peningkatan jalan, DPUBM juga terus menjalankan program pemeliharaan rutin sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Penanganan dilakukan melalui metode tambal sulam atau sapu lubang pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap dapat menikmati akses jalan yang aman dan nyaman sembari menunggu pelaksanaan peningkatan jalan secara menyeluruh sesuai kemampuan anggaran daerah.
Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, DPUBM Kabupaten Malang juga terus memperluas layanan penerangan jalan umum. Pada tahun ini, penambahan titik PJU dilakukan di sejumlah kecamatan, mulai dari kawasan Malang Selatan hingga Malang Timur yang selama ini masih membutuhkan peningkatan fasilitas penerangan.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, menekan potensi kecelakaan lalu lintas, serta mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari.
Dengan berbagai keterbatasan anggaran yang ada, DPUBM Kabupaten Malang memilih untuk tetap bergerak dan berinovasi. Bagi Khairul Isnaidi Kusuma, pembangunan infrastruktur bukan sekadar pekerjaan konstruksi, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan roda perekonomian, pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena pada akhirnya, setiap jalan yang diperbaiki, setiap jembatan yang dibangun, dan setiap lampu jalan yang dipasang adalah investasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Malang,” pungkasnya.
Guh
