PALEMBANG — Proyek pembangunan drainase di Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, yang berada dalam lingkup Dinas PU Perkimtan Kota Palembang, menuai sorotan tajam.

Bukan tanpa alasan. Di tengah pembangunan yang seharusnya menjadi solusi pengendalian genangan dan memperlancar aliran air, kondisi di lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari konstruksi yang dinilai perlu diperiksa, arah aliran yang belum terang, ketiadaan papan informasi proyek, hingga persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pantauan awak media di lokasi, Kamis (20/8/2026), memperlihatkan pekerjaan saluran drainase masih berlangsung. Struktur saluran tampak memanjang mengikuti sisi jalan dan permukiman warga, dengan material serta bekas pekerjaan konstruksi masih berserakan di sejumlah titik.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, RAB, dan dokumen kontrak yang ditetapkan pemerintah?

Konstruksi Disorot, Jalur Pembuangan Air Dipertanyakan

Dari pantauan visual di lapangan, terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang patut mendapat perhatian dan pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Salah satunya adalah pemasangan besi penyangga berbentuk U yang secara kasatmata terlihat perlu diuji kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Selain itu, jalur saluran tampak berkelok mengikuti kondisi lokasi, sehingga konektivitas dan arah akhir pembuangan air perlu dipastikan secara teknis.

Persoalannya bukan sekadar bagaimana saluran tersebut terlihat saat dibangun, melainkan apakah konstruksi itu nantinya benar-benar mampu menjalankan fungsi utamanya.

Sebab, drainase dibangun menggunakan anggaran publik dan fungsi akhirnya sangat berkaitan langsung dengan keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

Warga pun mengaku khawatir apabila konstruksi dan sistem aliran tidak bekerja optimal ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

“Kalau hujan turun, kami khawatir air meluap ke jalan dan depan rumah warga. Jalur pembuangannya juga belum terlihat jelas,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga lainnya berharap pekerjaan tersebut tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi benar-benar menghasilkan drainase yang mampu bertahan dan berfungsi dalam jangka panjang.

“Pekerjaannya masih baru, tetapi ada bagian yang terlihat kurang kuat. Kami berharap pemerintah mengecek kembali kualitasnya sebelum pekerjaan dinyatakan selesai,” katanya.

Papan Informasi Proyek Tidak Terlihat, Publik Bertanya: Berapa Anggarannya?

Sorotan berikutnya menyasar aspek transparansi.

Di lokasi pekerjaan, awak media tidak menemukan papan informasi proyek yang semestinya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, waktu pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

Ketiadaan informasi tersebut membuat publik berada dalam posisi sulit untuk melakukan pengawasan.

Uang yang digunakan adalah uang publik, tetapi informasi mengenai pekerjaan justru tidak terlihat secara terbuka.

Padahal keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan di lingkungannya, siapa pelaksananya, berapa nilai pekerjaannya, serta kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan.

Tanpa informasi yang jelas, ruang publik untuk mengawasi proyek pemerintah menjadi semakin sempit.

Awak media juga berupaya meminta penjelasan kepada petugas di lapangan, termasuk kepala tukang yang dikenal bernama Yogi. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh informasi yang terang mengenai identitas perusahaan kontraktor pelaksana maupun detail kontrak pekerjaan.

Informasi yang dihimpun di lapangan juga menyebut nama PPTK yang disebut berinisial Anggi dari Dinas PU Perkimtan Kota Palembang. Sementara utusan PPTK yang disebut bernama Ipan juga belum berhasil dimintai keterangan.

Nama-nama tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait dan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan dugaan pelanggaran sebelum adanya penjelasan dan pemeriksaan dari instansi berwenang.

K3 Dipertanyakan, Keselamatan Pekerja dan Warga Jangan Jadi Korban

Tak hanya kualitas dan transparansi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pekerja tampak bekerja tanpa perlengkapan keselamatan dasar yang terlihat jelas, seperti helm proyek, rompi keselamatan, dan sepatu pelindung.

Di sekitar area pekerjaan juga perlu menjadi perhatian keberadaan rambu-rambu keselamatan serta pengamanan yang memadai bagi warga yang melintas.

Kondisi ini menjadi semakin penting karena pekerjaan dilakukan di sisi jalan yang berdekatan dengan akses warga dan aktivitas masyarakat.

Lubang galian terbuka, material konstruksi, serta peralatan pekerjaan dapat menjadi potensi bahaya apabila tidak diberi pengamanan yang memadai.

Proyek pemerintah tidak boleh hanya mengejar target fisik, tetapi juga wajib memastikan keselamatan manusia yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.

Panjang Sekitar 200 Meter, Pemeriksaan Menyeluruh Didesak

Berdasarkan informasi warga, pembangunan drainase tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 200 meter dengan ukuran lebar/tinggi sekitar 60 sentimeter.

Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi pekerjaan.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat hasil fisik dari permukaan. Pemerintah dan aparat pengawasan perlu mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen kontrak, gambar kerja, RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kualitas material yang digunakan.

Jika terdapat perbedaan antara dokumen dan realisasi, maka harus dijelaskan secara terbuka.

Jangan Tunggu Drainase Bermasalah Baru Bertindak

Masyarakat meminta Pemkot Palembang dan instansi terkait tidak menunggu munculnya persoalan setelah proyek dinyatakan selesai.

Sedikitnya terdapat sejumlah hal yang perlu segera dipastikan:

1. Melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan mencocokkannya dengan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, volume, serta dokumen kontrak.
2. Memastikan fungsi drainase, termasuk arah aliran, elevasi, konektivitas, dan titik pembuangan akhirnya benar-benar mendukung sistem drainase kawasan.
3. Membuka informasi proyek kepada publik, termasuk nama pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, waktu pelaksanaan, dan pihak pengawas.
4. Memastikan penerapan K3 bagi seluruh pekerja serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
5. Meminta Inspektorat Kota Palembang dan instansi pengawasan terkait melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen pekerjaan.
6. Tidak terburu-buru menyatakan pekerjaan selesai sebelum seluruh aspek mutu, volume, fungsi, keselamatan, dan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.

Pada akhirnya, persoalan proyek drainase Jalan Ali Gatmir bukan hanya tentang beton, besi, tanah galian, atau panjang saluran.

Ini tentang uang negara, kualitas pekerjaan, keselamatan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah kepada publik.

Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi solusi banjir justru meninggalkan persoalan baru. Jangan pula ketika pekerjaan telah selesai, pertanyaan mengenai kualitas dan anggaran baru muncul setelah kerusakan terjadi.

Publik berhak tahu. Pemerintah wajib menjelaskan. Dan pekerjaan yang dibiayai uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kepala Dinas PU Perkimtan Kota Palembang, pihak kontraktor pelaksana, serta PPTK terkait nilai anggaran, sumber dana, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, pengawasan, dan progres pekerjaan. Berita ini terbuka untuk klarifikasi dan hak jawab dari seluruh pihak yang disebut.

M. Budy