Oleh: Fachri Koto
Pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang memiliki fungsi menyampaikan informasi, mengawasi jalannya kekuasaan, serta menjalankan kontrol sosial. Melalui kerja jurnalistik, wartawan memiliki ruang untuk mengkritisi kebijakan, menelusuri dugaan penyimpangan, meminta dokumen, hingga melakukan investigasi demi kepentingan publik.
Namun, kebebasan pers bukanlah kewenangan tanpa batas. Ada garis profesional yang harus dipahami dan dihormati. Wartawan bukan auditor, bukan inspektorat, bukan penyidik, dan bukan pula hakim yang berwenang menetapkan seseorang bersalah.
Meminta keterangan, menguji informasi, dan melakukan konfirmasi merupakan bagian sah dari kerja jurnalistik. Akan tetapi, ketika seorang wartawan mulai bertindak seolah-olah memiliki kewenangan memeriksa, menginterogasi, bahkan menghakimi seseorang, maka persoalannya bukan lagi sekadar keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial, melainkan sudah menyentuh batas profesionalitas dan etika jurnalistik.
Tugas jurnalis adalah mencari, menguji, dan menyampaikan fakta kepada publik, bukan mengambil alih kewenangan lembaga pemeriksa ataupun penegak hukum.
Tidak ada yang salah ketika wartawan mempertanyakan penggunaan anggaran sekolah, kebijakan pemerintah desa, pengelolaan dana publik, maupun kualitas pelayanan pemerintah. Justru, masyarakat membutuhkan pers yang berani, kritis, dan independen.
Namun, keberanian harus berjalan beriringan dengan kapasitas, pengetahuan, serta tanggung jawab profesional.
Temuan jurnalistik tidak otomatis menjadi hasil audit. Dugaan penyimpangan tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Ada proses pemeriksaan, pembuktian, dan mekanisme hukum yang harus dihormati.
BPK, inspektorat, dan aparat penegak hukum memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pers memiliki hak untuk mengungkap indikasi penyimpangan, menyajikan fakta, meminta pertanggungjawaban, dan mendorong lembaga berwenang melakukan pemeriksaan. Namun, pers tidak boleh mencampuradukkan fungsi pengawasan jurnalistik dengan kewenangan audit maupun penegakan hukum.
Kritis boleh, tetapi jangan sampai kehilangan batas profesi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Namun, kemerdekaan tersebut juga melekat dengan tanggung jawab dan kewajiban profesional.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik secara tegas mengatur bahwa wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Ketentuan ini bukan formalitas yang hanya dicantumkan dalam pedoman organisasi pers. Ini merupakan fondasi yang menentukan apakah sebuah produk jurnalistik layak dipercaya atau justru menyesatkan publik.
Setiap dugaan harus diuji melalui verifikasi. Setiap tuduhan harus memiliki dasar yang jelas. Pihak yang diberitakan wajib diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi.
Berita tidak boleh dibangun hanya dari satu sisi, apalagi dijadikan instrumen untuk membentuk opini bahwa seseorang telah bersalah sebelum ada pembuktian yang sah.
Pers yang mengabaikan verifikasi dan keberimbangan justru berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesinya sendiri.
Kartu pers merupakan identitas profesi, bukan surat kuasa untuk memerintah, menekan, atau mengintimidasi narasumber.
Wartawan memiliki hak untuk bertanya dan memperoleh informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, narasumber juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan keberatan, serta memperoleh perlindungan dari pemberitaan yang tidak akurat atau merugikan.
Profesionalitas seorang jurnalis tidak diukur dari seberapa keras ia mendesak narasumber, seberapa tinggi nada bicaranya, atau seberapa jauh ia menunjukkan kartu pers. Profesionalitas justru terlihat dari ketajaman pertanyaan, kekuatan data, ketelitian verifikasi, dan keberanian menyajikan fakta secara objektif.
Di sisi lain, kritik terhadap pemberitaan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai upaya membungkam kemerdekaan pers. Masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.
Kemerdekaan pers harus dilindungi, tetapi profesionalitas juga harus dijaga.
Menjadi wartawan tidak berarti memperoleh kewenangan tambahan untuk memeriksa dan menghakimi siapa saja.
Jika menemukan indikasi pelanggaran, ungkap berdasarkan data dan fakta. Jika ditemukan dugaan penyimpangan anggaran, sajikan bukti jurnalistik dan dorong lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan. Jika terdapat unsur pidana, sampaikan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku.
Jangan membangun kesan seolah-olah kartu pers memberikan kekuasaan untuk menginterogasi, mengadili, atau memaksa seseorang mengikuti kehendak pribadi.
Sebab, ketika profesi jurnalistik digunakan untuk menekan orang lain, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik individu, tetapi juga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pers secara keseluruhan.
Pers harus berani mengawasi kekuasaan, tetapi tidak boleh merasa menjadi kekuasaan itu sendiri.
Wartawan boleh mengungkap dugaan, tetapi tidak berhak menetapkan seseorang bersalah.
Kritislah terhadap penyelenggara negara, tajamlah dalam membongkar persoalan publik, tetapi tetaplah tunduk pada etika, fakta, dan batas kewenangan profesi.
Sebab, pers yang bermartabat bukanlah pers yang paling lantang menghakimi, melainkan pers yang paling konsisten menjaga kebenaran, independensi, integritas, dan kehormatan profesinya.
Kritislah terhadap kekuasaan, tetapi jangan pernah merasa menjadi penguasa.
***














