BIAK NUMFOR – Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi. Penegasan itu disampaikannya saat melantik pejabat administrator, pengawas, fungsional guru, serta pejabat kewilayahan di Biak, Rabu 20 Mei 2026.
Dalam acara yang juga dihadiri jajaran TNI-Polri, Markus mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menyebut proses pelantikan telah melalui tahapan panjang dan tidak dilakukan secara mendadak.
“Pelantikan ini bukan keputusan semalam. Semua melalui pembahasan di Baperjaka dan proses berbulan-bulan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Markus menjelaskan, setiap usulan jabatan harus melewati persetujuan berjenjang mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga Badan Kepegawaian Negara. Data ASN pun sudah terintegrasi dalam sistem kepegawaian nasional yang secara otomatis memverifikasi kepangkatan dan pengalaman.
“Kalau syarat belum terpenuhi, sistem akan menolak. Misalnya, belum pernah menjabat eselon IV tidak bisa langsung naik ke eselon III. Semua ada aturannya,” tegasnya.
Ia meminta ASN menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam bekerja, bukan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu.
“Panglima kita adalah aturan. Keputusan tidak boleh diambil hanya berdasarkan keinginan,” katanya.
Menyinggung dinamika di media sosial terkait mutasi dan pelantikan, Markus memastikan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai tahapan. Tahap awal saat ini difokuskan pada pengisian jabatan kosong dan pergeseran di level eselon III-IV.
“Proses dilakukan bertahap. Hari ini dimulai dari eselon III dan IV,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Biak Numfor akan menggelar uji kompetensi bagi pejabat eselon II. Hasilnya akan menjadi dasar untuk rotasi, mutasi, serta pengisian jabatan yang kosong akibat pensiun.
“Setelah ukom, akan ada rotasi dan mutasi. Beberapa jabatan eselon II juga akan diisi melalui seleksi terbuka,” jelasnya.
Menutup sambutan, Markus mengingatkan ASN harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi. Ia menekankan, komitmen itu sudah disepakati sejak awal menjadi CPNS melalui penandatanganan fakta integritas.
“Kita ini ASN, bukan pejabat politik. Sejak awal kita sudah menyatakan siap ditempatkan di mana saja demi pelayanan masyarakat,” pungkasnya. Jhon
