Iklan

DPRD Murung Raya Bongkar Arah APBD-P 2025: Fokus pada Infrastruktur, Bansos, dan Efisiensi Belanja Daerah

More articles

Puruk Cuhu, Investigasi.News –
Di balik angka-angka besar dalam dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, DPRD Murung Raya melalui Badan Anggaran (Banggar) menyoroti arah kebijakan keuangan daerah yang disebut lebih realistis dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.

Ahmad Maulana, juru bicara Banggar DPRD Murung Raya, dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang III (Senin, 22/9/2025), memaparkan hasil pembahasan intensif selama empat hari penuh bersama pemerintah daerah. Rapat kerja itu menelaah satu per satu pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan pendekatan yang lebih objektif dan kritis.

“Kami mencermati secara teliti setiap komponen. Ada pergeseran anggaran yang diarahkan untuk penanganan bencana, bantuan sosial, dan penyelesaian proyek infrastruktur tertunda,” ungkap Maulana.

Dalam laporan Banggar, pendapatan transfer dari pusat dan provinsi mengalami penurunan sebesar Rp99,6 miliar, namun belanja daerah meningkat hingga Rp228 miliar, mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi dari pusat yang diimbangi oleh peningkatan Silpa dan realokasi prioritas pembangunan.

Maulana menilai, kebijakan efisiensi tersebut harus disikapi dengan langkah strategis daerah, bukan sekadar memangkas anggaran.

“Kami mendorong pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar terukur capaiannya,” ujarnya.

Banggar DPRD juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) **tidak menunda pelaksanaan kegiatan**, terutama proyek yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

> “Waktu kita tidak banyak. Setelah pengesahan, semua OPD wajib bergerak cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

DPRD Murung Raya berharap, perubahan APBD ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD murni tahun berikutnya.

“Kami ingin agar sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berjalan demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Maulana. ***

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest