Pidie Jaya, Investigasi.News — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya menegaskan tiga prioritas utama dalam percepatan penanganan pascabencana banjir, yakni normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap (huntap), serta pembersihan lahan pertanian. Ketiga langkah tersebut menjadi perhatian utama untuk mengurangi risiko banjir berulang, mempercepat pemulihan tempat tinggal warga, dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, menyampaikan hal itu pada Kamis (22/10/2026). Menurutnya, percepatan penyelesaian berbagai pekerjaan pascabencana perlu dilakukan secara terarah, mengingat masyarakat masih membutuhkan kepastian pemulihan kehidupan setelah dilanda banjir.
Prioritas pertama adalah normalisasi sungai. BPBD Pidie Jaya menilai pekerjaan tersebut mendesak untuk dituntaskan karena wilayah setempat telah memasuki musim hujan. Pengerukan dan normalisasi aliran sungai diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko terjadinya banjir susulan.
Selain penanganan sungai, pembangunan hunian tetap juga menjadi perhatian serius. Pasalnya, sejumlah warga terdampak banjir masih menempati hunian sementara (huntara) dan membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, serta memberikan kepastian untuk memulai kehidupan baru.
Sementara itu, prioritas ketiga diarahkan pada pembersihan lahan pertanian yang terdampak bencana. Upaya ini penting agar para petani dapat kembali menggarap lahan mereka dan menjalankan aktivitas ekonomi yang sempat terganggu akibat banjir.
“Ketiga, pembersihan lahan pertanian agar masyarakat bisa kembali menggarap lahan mereka. Harapannya, dari lahan itu perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali,” jelas Okta.
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana, BPBD Pidie Jaya juga mengikuti perkembangan pelaksanaan sejumlah pekerjaan melalui monitoring Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera yang berlangsung pada Rabu–Kamis, 21–22 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil monitoring tersebut, Okta menyebutkan bahwa sejumlah pekerjaan penanganan pascabencana menunjukkan perkembangan sesuai harapan. Pekerjaan yang dipantau meliputi pembangunan hunian tetap, pembangunan Water Treatment Plant (WTP) atau instalasi pengolahan air, pengerukan sungai, hingga pembangunan jembatan di kawasan Lhok Sandeng.
Meski berbagai pekerjaan tersebut terus berjalan, BPBD Pidie Jaya menegaskan bahwa penyelesaian tiga kebutuhan mendasar—normalisasi sungai, pembangunan huntap, dan pembersihan lahan pertanian—tetap menjadi prioritas dalam mendorong pemulihan pascabencana.
“Dari semua yang sedang berjalan itu, tiga hal yang menjadi prioritas kita,” ujar Okta.
Sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Sumatera berada di Kabupaten Pidie Jaya selama dua hari untuk memantau sekaligus mengevaluasi penggunaan anggaran pemerintah pusat dalam penanganan pascabanjir.
Monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan upaya pemulihan berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dengan fokus pada pemulihan infrastruktur sungai, penyediaan hunian yang layak, serta pemulihan lahan pertanian, BPBD Pidie Jaya berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan produktif.
(KH)
