Labuan Bajo, Investigasi.News — Penanganan kasus tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Selat Padar menuai sorotan tajam. Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) resmi mengadukan Kapolres Manggarai Barat dan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Kapolri, dengan menilai adanya kejanggalan serius dalam proses penegakan hukum.
Insiden yang terjadi pada 26 Desember 2025 di Perairan Selat Padar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia, termasuk satu keluarga warga negara Spanyol yang diketahui merupakan bagian dari staf pelatih tim sepak bola wanita Valencia CF.
Kapal wisata tersebut dilaporkan mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi hingga akhirnya tenggelam. Meski tujuh penumpang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan, proses hukum dinilai belum menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab secara struktural.
Melalui surat pengaduan masyarakat (DUMAS) Nomor 05/LPPDM/IV/2026, LPPDM mempertanyakan langkah penyidik yang hingga kini baru menetapkan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) sebagai tersangka. Sementara itu, dugaan keterlibatan otoritas pelabuhan belum tersentuh.
Ketua LPPDM, Marsel Nahus Ahang, S.H., menilai pola penanganan perkara berpotensi mengarah pada pembatasan tanggung jawab hanya di level teknis lapangan.
“Fakta yang ada menunjukkan bahwa kecelakaan ini tidak berdiri sendiri. Ada rantai kelalaian yang melibatkan fungsi pengawasan, perizinan, hingga pengendalian keselamatan pelayaran. Namun yang diproses justru hanya pelaksana di lapangan,” ujar Marsel dalam keterangan tertulis kepada media.
Sorotan utama LPPDM tertuju pada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo. Dalam pengaduannya, lembaga tersebut menguraikan dugaan kelalaian struktural yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya tragedi.
Beberapa poin yang disoroti antara lain dugaan pembiaran terhadap kapal yang tidak laik laut namun tetap memperoleh izin berlayar, lemahnya pengawasan terhadap potensi kelebihan muatan, tidak optimalnya pemeriksaan alat keselamatan, serta tidak cepatnya respons terhadap peringatan cuaca buruk dari BMKG.
Selain itu, LPPDM juga menyoroti peran pemilik kapal yang diduga mengetahui kondisi kapal namun tetap mengoperasikannya. Forum Keagenan Kapal Labuan Bajo (FOKAL) turut disebut memiliki potensi konflik kepentingan dalam sistem pengawasan pelayaran di kawasan tersebut.
Menurut LPPDM, langkah penyidik yang belum menyentuh aktor di level pengambil kebijakan memunculkan pertanyaan publik. Karena itu, lembaga ini mendesak Kapolri untuk turun tangan, tidak hanya mendorong penetapan tersangka baru—termasuk Kepala KSOP Labuan Bajo dan pihak terkait lainnya—tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Manggarai Barat dan Kapolda NTT.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak paling lemah. Ketika ada indikasi kelalaian yang berdampak pada hilangnya nyawa, maka seluruh rantai tanggung jawab harus diperiksa,” tegas Marsel.
LPPDM juga mendorong dilakukannya pemeriksaan etik terhadap kedua pejabat kepolisian tersebut. Menurut mereka, lambannya perluasan penyidikan berpotensi menggerus kepercayaan publik, terlebih karena peristiwa ini terjadi di kawasan destinasi wisata unggulan Indonesia dan melibatkan korban warga negara asing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Manggarai Barat maupun Polda NTT terkait substansi pengaduan tersebut. Minimnya transparansi dinilai semakin memperkuat spekulasi publik bahwa penanganan kasus KM Putri Sakinah belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
(Severinus T. Laga)
