Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD Kota Bukittinggi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (26/03). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi, di antaranya Ketua DPRD H. Syaiful Efendi, Lc., MA, Wakil Ketua I Beny Yusrial, S.IP, Wakil Ketua II Zulhamdi Nova Candra, IB., A.Md, serta anggota DPRD Dedi Fatria, SH., MH dan Amrizal, A.Md. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi Drs. Hendry, ME. Kegiatan juga dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Kepala Bappelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 telah melalui tahapan perencanaan yang partisipatif dan berjenjang. Proses tersebut diawali dengan kick off meeting pada 9 Januari 2026, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD pada 12 Februari 2026, serta Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 5 hingga 9 Maret 2026.
“Musrenbang RKPD ini bertujuan membahas prioritas pembangunan daerah tahun 2027 sekaligus menghimpun masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bukittinggi,” jelasnya.
Ade juga memaparkan bahwa Bappelitbangda telah menghimpun berbagai usulan pembangunan dari seluruh tahapan perencanaan. Di antaranya belanja wajib dan mengikat tahun 2027 yang mencapai lebih dari Rp657 miliar, sebanyak 162 usulan dari kelurahan dan Musrenbang kecamatan dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp35 miliar, belanja prioritas daerah sekitar Rp196 miliar, serta belanja yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta sinergi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penyelarasan potensi antar daerah secara terintegrasi dapat meningkatkan perekonomian regional.
Ia menilai Kota Bukittinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan pariwisata yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.
“DPRD menjalankan fungsi representasi dengan memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan transparan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat empat pilar utama pembangunan daerah yang menjadi fokus, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur dan sarana prasarana publik. Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas diarahkan tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda. Pada sektor kesehatan, penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan layanan RSUD menjadi prioritas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4,3 persen pada tahun 2027 melalui upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Syaiful Efendi menyampaikan bahwa arah pembangunan Kota Bukittinggi periode 2025–2029 berlandaskan visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya” melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, serta dukungan teknologi.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi 2025–2029 dengan tema “Transformasi Kota Terintegrasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.
Menurutnya, pembangunan difokuskan pada program terintegrasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan merupakan pertumbuhan inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui penurunan tingkat kemiskinan, menjaga rasio gini, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kota Bukittinggi mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 sebagai bagian dari pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga ditetapkan sebagai kota percontohan pengembangan perkotaan terintegrasi melalui proyek Integrated City Planning (ICP) dengan fokus pengembangan pada Koridor Jalan Sudirman dan kawasan Pasar Simpang Aur.
Sejumlah program prioritas daerah turut dipaparkan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program seragam sekolah gratis bagi pelajar SD dan SMP, rehabilitasi sekolah, pembangunan perpustakaan daerah dan Surau Gemilang, peningkatan sarana prasarana RSUD, layanan antar-jemput pasien gratis, angkutan gratis bagi pelajar, serta program Generasi Gemilang dan Sekolah Keluarga Gemilang.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan ekonomi digital berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa, penyelenggaraan berbagai event ekonomi masyarakat, pengembangan sistem perlindungan sosial berkeadilan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan Kota Bukittinggi.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh pimpinan daerah, unsur DPRD, Forkopimda, serta peserta Musrenbang sebagai simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Bukittinggi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yas
