Papua Pegunungan, Investigasi.News — Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena yang menjadi urat nadi transportasi dan distribusi logistik di wilayah pegunungan Papua dilaporkan mengalami kerusakan parah. Jalan berlumpur, berlubang, hingga longsor di sejumlah titik membuat perjalanan kian sulit. Kendaraan harus berjibaku melewati jalur rusak, sementara kepastian penanganan dari pihak berwenang masih dipertanyakan.
Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Tanjakan Yahuli, Kabupaten Yalimo. Gangguan juga ditemukan di Tanjakan Area Camp Pemilu, Camp 90, Camp 80, Jembatan Kali Kil, hingga Kampung Wara. Kondisi tersebut menjadi hambatan serius bagi masyarakat dan kendaraan pengangkut logistik yang bergantung pada jalur penghubung Jayapura–Wamena.
Pada Februari 2026, longsor di sejumlah lokasi dilaporkan mengganggu akses transportasi. Jembatan di Kali Kil bahkan dilaporkan hanyut terbawa arus. Kerusakan ini bukan sekadar persoalan kenyamanan perjalanan, melainkan menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok ke wilayah pegunungan.
Pertanyaannya, sejauh mana penanganan kerusakan jalan tersebut dilakukan? Masyarakat dan pengguna jalan membutuhkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa kejelasan. Titik mana yang sudah diperbaiki, bagian mana yang masih sulit dilalui, berapa anggaran pemeliharaan yang tersedia, dan kapan perbaikan lanjutan dilaksanakan? Semua itu membutuhkan penjelasan terbuka dari instansi yang bertanggung jawab.
Sorotan juga mengarah pada proyek pembangunan Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo–Elelim yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Portal KPBU Kementerian Keuangan mencantumkan nilai belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) proyek tersebut sebesar Rp3,6 triliun.
Namun, angka tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai anggaran perbaikan seluruh ruas Jayapura–Wamena. Nilai itu berkaitan dengan proyek Segmen Mamberamo–Elelim, sehingga cakupan pekerjaan, lokasi penanganan, serta alokasi anggaran pemeliharaan pada titik-titik yang rusak perlu dijelaskan secara transparan.
Di tengah kondisi jalan yang memprihatinkan, keterbukaan informasi menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Pengguna jalan berhak mengetahui langkah konkret pemerintah dalam memastikan jalur strategis tersebut tetap dapat dilalui dengan aman dan mendukung distribusi logistik.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, telah dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait kondisi terkini jalan, titik kerusakan yang masih menghambat kendaraan, anggaran penanganan, serta rencana perbaikan.
Namun, hingga berita ini ditulis, Denny belum memberikan tanggapan. Belum adanya jawaban tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting mengenai kondisi jalan dan langkah penanganannya belum memperoleh penjelasan dari pihak BBPJN.
Kerusakan jalan yang berdampak pada kepentingan masyarakat membutuhkan respons yang jelas dan terukur. BBPJN perlu memaparkan kondisi terkini, progres pekerjaan, prioritas penanganan, serta target waktu perbaikan agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian setiap kali melintasi jalur tersebut.
Jalan Trans Papua bukan sekadar hamparan aspal dan tanah, melainkan akses vital yang menopang kehidupan masyarakat serta pergerakan barang dan jasa di Papua Pegunungan. Karena itu, kerusakan yang berlarut-larut harus dijawab dengan langkah nyata, disertai informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
hingga berita ditayang belum ada keterangan resmi dari BBPJN Papua–Papua Pegunungan maupun pihak terkait lainnya.
Jhon
