Situbondo, investigasi.news – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Penduduk (DTKP) 2026, yang bertempat di Pendopo Rakyat, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang digelar sebagai langkah awal penyusunan data kesejahteraan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.
Namun, absennya beberapa kepala desa justru dinilai sebagai bentuk kurangnya komitmen dalam mendukung program strategis pemerintah daerah.
Bupati menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.
“Yang tidak hadir, saya catat. Ini bukan kegiatan biasa,” tegasnya dengan nada serius di hadapan peserta yang hadir.
Ia menilai bahwa sikap abai terhadap kegiatan tersebut berpotensi menghambat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.
Menurutnya, data yang tidak akurat akan berdampak langsung pada ketidaktepatan program bantuan sosial dan intervensi pemerintah.
Bupati juga menyoroti pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dan validasi data di lapangan.
Desa, kata dia, merupakan garda terdepan yang paling memahami kondisi riil masyarakat, sehingga keterlibatan aktif kepala desa menjadi hal mutlak.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah kini semakin menekankan pentingnya integrasi data dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pemutakhiran DTKP 2026 sendiri dirancang untuk memastikan seluruh data masyarakat miskin dan rentan benar-benar valid dan terbaru.
Dengan data yang akurat, berbagai program bantuan seperti subsidi, bantuan langsung, hingga pemberdayaan ekonomi dapat disalurkan secara tepat.
Sebaliknya, data yang tidak valid justru berisiko menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Situbondo, lanjutnya, tidak ingin lagi ada bantuan yang salah sasaran akibat lemahnya pendataan.
Komitmen kuat pun ditegaskan oleh Pemkab untuk terus mendorong perbaikan sistem data berbasis desa.
Bupati juga membuka kemungkinan adanya evaluasi terhadap kepala desa yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam program strategis daerah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penegasan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi dari semua lini pemerintahan.
Pemkab Situbondo menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 11,51 persen menjadi 9 persen pada tahun 2030.
Target tersebut dinilai realistis jika seluruh elemen, khususnya pemerintah desa, mampu bekerja maksimal berbasis data yang akurat.
Dengan adanya komitmen bersama, Pemkab berharap pemutakhiran DTKP 2026 dapat menjadi titik balik dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Situbondo. (Agus)
