Nasional, investigasi.news- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan melalui sosialisasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kemaren
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan peran strategis KPK dalam mendeteksi celah potensi penyimpangan, terutama di tengah proses transformasi pelayanan pertanahan yang sedang dijalankan kementeriannya.
“Kami mengibaratkan KPK sebagai dokter yang membantu mendeteksi penyakit dalam sistem pelayanan kami, lalu memberikan perbaikan agar ke depan lebih lincah, benar, dan patuh pada aturan. Karena itu, kerja sama dengan KPK ini kami respons dengan sangat baik,” ujar Nusron saat membuka sosialisasi di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia mendorong seluruh jajarannya, baik yang hadir secara luring maupun daring, memanfaatkan forum tersebut secara maksimal. Menurut Nusron, keterbukaan KPK menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik di bidang pertanahan.
Sosialisasi bertema Peningkatan Pelayanan Publik melalui Sinergitas dan Koordinasi Efektif antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah ini diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi se-Indonesia. ( Wahyu)
