Kota Solok, InvestigasiNews – Dugaan korupsi atau penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kembali mencuat. Dana yang sejatinya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, kerap diduga “dikeruk” untuk kepentingan tertentu. Kasus serupa pernah terjadi di berbagai daerah: mulai dari raibnya dana Rp1,2 miliar di Binjai, skandal permufakatan jahat pembangunan gedung di Purworejo, hingga pembagian suap proyek jalan di sejumlah wilayah.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun DBH Sawit dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, nyatanya dana tersebut rentan disalahgunakan. Bahkan, dalam beberapa kasus terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menyingkap praktik suap dan pembagian uang sisa proyek.
Di Kota Solok, Sumatra Barat, infrastruktur jalan masih banyak yang rusak parah dan membutuhkan perhatian. Salah satunya jalan di Kelurahan Laing yang menuju Balai Benih Ikan (BBI), serta akses menuju Kantor Satlantas hingga SMK 3 Kota Solok. Jalan tersebut berlubang dan sering tergenang air saat hujan, menimbulkan keluhan masyarakat yang menganggap perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama.
Minimnya anggaran membuat pembangunan infrastruktur jalan selalu ditunda. Padahal, akses dan keselamatan warga kian terancam. Pemerintah daerah menyadari kebutuhan mendesak ini, tetapi berdalih keterbatasan keuangan memaksa mereka menyusun skala prioritas.
Ironisnya, pada 2024 lalu, Kota Solok menerima dana DBH Sawit dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp6 miliar. Namun, masyarakat menilai penggunaan dana tersebut tidak transparan. Proyek jalan dari DBH Sawit justru menjadi “misteri” yang membingungkan.
Bahkan, DPRD Kota Solok yang memiliki fungsi pengawasan mengaku tidak mengetahui adanya dana tersebut. Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, dalam audiensi dengan wartawan Solok menegaskan, “Sebagai anggota DPRD yang baru dilantik sekitar Agustus 2024 lalu, periode 2024–2029, kami memang tidak mengetahui secara pasti proyek jalan dari DBH Sawit ini. Saat kami dilantik, proyek sudah berjalan.”
Padahal, tidak semua anggota DPRD merupakan wajah baru. Ada juga anggota periode sebelumnya (2020–2024). Namun, hasil penelusuran investigasi menunjukkan, dalam laporan rapat Komisi II maupun Banggar DPRD 2024 memang tidak ada pembahasan soal pembangunan jalan dari DBH Sawit. Anehnya, dalam Perda Perubahan 2024, justru muncul penggunaan dana DBH Sawit yang jumlahnya melebihi dana yang diterima Pemko Solok.
Informasi yang simpang siur ini diperkuat dengan dugaan adanya temuan BPK RI terkait proyek pembangunan jalan dari DBH Sawit 2024. Tim Investigasi resmi meminta klarifikasi kepada PPID Pemko Solok melalui surat tertanggal 26 Agustus 2025, yang diterima langsung oleh pejabat Diskominfo Kota Solok.
Langkah ini ditempuh menyusul adanya tudingan dan fitnah yang dilontarkan pejabat tinggi daerah terhadap salah seorang anggota DPRD, serta kriminalisasi terhadap awak media yang mengangkat berita proyek DBH Sawit. Faktanya, temuan BPK RI 2024 memang ada terkait pembangunan Jalan Puncak Payo yang bersumber dari DBH Sawit. Hal itu bahkan diakui langsung oleh pejabat Pemko saat audiensi dengan Aliansi Wartawan Solok di ruang rapat besar DPRD.
Investigasi lebih lanjut menemukan, proyek jalan Puncak Bidadari Payo bermula sejak 2023 menggunakan APBD Kota Solok melalui anggaran Dinas PUPR. Hal ini tercantum dalam SK Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-447-2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan menuju Puncak Bidadari Payo, Kelurahan Tanah Garam. Dalam poin kelima disebutkan, pembiayaan pengadaan tanah dibebankan pada APBD Kota Solok melalui DPA Dinas PUPR.
Namun, pada 2024, proyek yang sama justru kembali menggunakan DBH Sawit senilai lebih dari Rp6 miliar, dengan kontrak tertanggal 15 Juli 2024. Proses tender dilakukan melalui e-katalog dengan jenis pekerjaan “Pemeliharaan Jalan Tanah Garam Payo hingga Kebun Sawit menuju Puncak Bidadari Kota Solok.”
Bersambung.
Wahyu
