Sarmi, Investigasi.News — Perubahan di Kabupaten Sarmi mulai diarahkan dari sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat: kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga pelayanan pemerintahan. Belum genap dua tahun memimpin, Bupati Sarmi Dominggus Catue bersama Wakil Bupati Jumriati mulai membangun fondasi pemerintahan dengan menitikberatkan pembangunan pada kebutuhan masyarakat hingga wilayah kampung.
Dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Dominggus–Jumriati memasuki periode awal pemerintahan dengan tantangan geografis Sarmi yang tidak sederhana. Jarak antarkampung, kondisi wilayah pesisir dan pedalaman, serta akses transportasi menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kebijakan tidak hanya berpusat di perkotaan.
Di tengah kondisi tersebut, arah kebijakan pemerintah daerah mulai terlihat dari upaya memperkuat pelayanan dasar. Latar belakang Dominggus sebagai tenaga kesehatan dan mantan kepala puskesmas turut memberi warna pada perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan.
Pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian, termasuk upaya penurunan stunting, penguatan fasilitas pelayanan serta pengaktifan pelayanan kesehatan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Pemerintah daerah juga mendorong pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pesisir maupun pedalaman.
Namun pembangunan Sarmi tidak berhenti pada urusan kesehatan. Persoalan sumber daya manusia menjadi mata rantai berikutnya yang ikut dibenahi.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong akses pendidikan yang lebih terjangkau serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Tantangannya cukup besar karena sebagian wilayah Sarmi memiliki akses geografis yang sulit dan sejumlah kampung hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.
Program Zero Pungutan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan. Pemkab Sarmi juga menyiapkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
Ketika pelayanan dasar mulai diperkuat, persoalan berikutnya adalah konektivitas. Tanpa jalan dan akses transportasi yang memadai, pemerataan pembangunan akan sulit menjangkau seluruh wilayah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan pembukaan akses antardistrik menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Sarmi. Pemerintah daerah juga melihat sektor pariwisata sebagai potensi yang dapat dikembangkan, terutama kekayaan alam pesisir dan kepulauan seperti Pulau Liki dan Pulau Wakde.
Sarmi dengan karakter wilayah pesisir dan kepulauan memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan bersamaan dengan penguatan ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan tersebut membutuhkan konektivitas, promosi dan keterlibatan masyarakat agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada sektor pariwisata semata.
Di sisi lain, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Sarmi juga mendorong penguatan pemantauan kinerja pembangunan melalui SAKOMPAK (Sarmi Komitmen Pantau Kinerja). Sistem tersebut diarahkan untuk membantu memastikan program pembangunan dapat dipantau secara lebih terukur dan akuntabel.
Pendekatan pemerintahan juga diarahkan melalui komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan adat. Hal ini penting mengingat pembangunan di Sarmi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat dan karakter sosial budaya setempat.
Bagi masyarakat, ukuran perubahan pada akhirnya bukan semata-mata banyaknya program yang diluncurkan, tetapi sejauh mana program tersebut benar-benar sampai ke kampung dan dirasakan manfaatnya.
Seorang tokoh masyarakat Sarmi mengatakan masyarakat menginginkan pembangunan yang tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas adat.
“Kami ingin Sarmi maju, tetapi tetap menjaga adat. Pak Bupati Dominggus orang lapangan, jadi paham kebutuhan kami di kampung,” ujarnya.
Dengan periode pemerintahan 2025–2030 yang masih panjang, pekerjaan rumah Dominggus–Jumriati tentu belum selesai. Konsistensi program, pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik serta transparansi pelaksanaan anggaran akan menjadi faktor penting dalam perjalanan pemerintahan mereka.
Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa fondasi perubahan yang mulai dibangun benar-benar mampu bergerak dari program di atas kertas menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat Sarmi—dari pusat kabupaten hingga kampung-kampung terpencil. (Jhonsa)
