Halbar, Investigasi.News – Ketika nyawa warga dipertaruhkan di laut selama berjam-jam, negara justru absen di darat. Insiden tenggelamnya tujuh warga Desa Barataku, Kecamatan Loloda Tengah (Loteng), Kabupaten Halmahera Barat, menjadi tamparan keras bagi wajah pelayanan kesehatan daerah yang dinilai gagal menjalankan fungsinya secara maksimal.
Atas peristiwa tersebut, Gerakan Pemuda Marhaein (GPM) Halmahera Utara angkat bicara dan melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Dinas Kesehatan Halbar, yang dinilai lalai menyediakan fasilitas medis yang memadai di Puskesmas Loteng.
Wakil Sekretaris GPM Halut, Reigers V. Lalomo, mengecam keras sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak serius memperhatikan kesiapan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Ia menyoroti insiden pada 24 Desember 2025, ketika tujuh warga Loteng terombang-ambing di laut selama sekitar lima jam, mengalami luka-luka, namun justru tidak mendapatkan penanganan medis optimal di wilayah sendiri.
Menurut Reigers, keberadaan Puskesmas Loteng di Desa Barataku sejatinya patut diapresiasi karena mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun ironisnya, bangunan ada, pelayanan lumpuh. Fasilitas medis yang minim membuat puskesmas tersebut tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya saat kondisi darurat terjadi.
“Korban yang tenggelam malam itu seharusnya bisa langsung ditangani di Puskesmas Loteng. Tapi karena fasilitas tidak memadai, mereka terpaksa dirujuk ke RSUD Tobelo. Ini bukan sekadar soal jarak, ini soal keselamatan nyawa,” tegas Reigers, Senin (29/12/2025).
Lebih jauh, ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian Pemda Halbar, khususnya Kepala Dinas Kesehatan, terhadap kesiapan fasilitas medis di wilayah-wilayah rawan dan terisolasi. Ketika waktu adalah penentu hidup dan mati, keterbatasan alat justru menjadi vonis keterlambatan.
Meski demikian, Reigers menegaskan bahwa masyarakat Loteng tetap bersyukur atas keberadaan Puskesmas Loteng yang selama ini membantu pelayanan kesehatan dasar. Namun rasa syukur itu, kata dia, tidak boleh dijadikan pembenaran atas pembiaran fasilitas yang tidak layak.
“Masyarakat memang bersyukur tidak harus berobat jauh seperti dulu. Tapi bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kelalaian. Pemerintah wajib memastikan puskesmas memiliki fasilitas yang siap menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.
GPM Halut pun mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Dinas Kesehatan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, melengkapi sarana dan prasarana medis, serta memastikan tenaga kesehatan siap siaga. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar pelayanan, melainkan nyawa warga itu sendiri.
Jak
