Pidie Jaya, Investigasi.News — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar mempercepat realisasi anggaran. Lambannya pelaksanaan program dinilai berpotensi mendorong tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan berdampak terhadap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun berikutnya.
Peringatan tersebut disampaikan Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Pidie Jaya dalam laporan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026).
Anggota DPRK Pidie Jaya dari Fraksi PA, Juraida, S.Pd., menyampaikan bahwa tingginya SILPA bukan sekadar persoalan serapan anggaran, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap kebijakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.
Menurut Fraksi PA, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Di sisi lain, memasuki musim hujan, pelaksanaan sejumlah pekerjaan fisik juga berpotensi menghadapi kendala di lapangan.
“Menurut Fraksi PA, pemerintah perlu segera melakukan percepatan realisasi agar terhindar dari dampak dan risiko pengurangan alokasi untuk daerah,” ujar Juraida dalam laporan fraksinya.
Fraksi PA juga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan perbaikan mesin pencetak KTP elektronik yang mengalami kerusakan.
Kerusakan perangkat tersebut dinilai berpotensi menghambat pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dalam waktu cepat.
Sementara itu, berdasarkan pantauan kontributor Investigasi News, sejumlah fraksi DPRK Pidie Jaya dalam penyampaian pendapat akhir juga menyampaikan perhatian terhadap percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
(Herry)
