Asahan – DPRD Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun 2025, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Rambate Rata Raya Kantor DPRD Asahan, Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan Efi Irwansyah Pane dan dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, SH, MAP, para Wakil Ketua DPRD, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kabag Setdakab, para Camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Asahan, Wakil Bupati Rianto menyampaikan sejumlah capaian kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025, termasuk indikator makro daerah, kondisi keuangan daerah, serta realisasi berbagai program prioritas pembangunan.
Disampaikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Asahan pada tahun 2024 sebanyak 813.720 jiwa, meningkat menjadi 824.597 jiwa pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 1,34 persen dengan kepadatan penduduk mencapai 220,90 jiwa per kilometer persegi.
Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp57,45 triliun pada 2024 menjadi Rp63,14 triliun pada 2025, atau tumbuh 6,42 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) naik dari Rp31,34 triliun menjadi Rp32,78 triliun, dengan pertumbuhan 4,59 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan juga mengalami peningkatan dari 74,17 pada tahun 2024 menjadi 75,13 pada tahun 2025, yang menempatkan IPM daerah tersebut dalam kategori tinggi.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 5,94 persen pada 2024 menjadi 5,46 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan turun dari 8,12 persen menjadi 7,18 persen.
Pada tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah Kabupaten Asahan ditetapkan sebesar Rp1,97 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,90 triliun atau 96,72 persen.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,04 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,92 triliun atau 94,22 persen, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Adapun pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp69,26 miliar dan terealisasi Rp69,27 miliar atau 100,02 persen.
Pemerintah Kabupaten Asahan juga melaporkan berbagai capaian pembangunan melalui sembilan program prioritas daerah.
Pada program Asahan Cerdas dan Berkarakter, pemerintah telah melakukan rehabilitasi 65 sekolah serta pembangunan sarana dan prasarana pada 15 sekolah. Selain itu, beasiswa pendidikan diberikan kepada 1.164 pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta insentif untuk 553 guru honorer.
Pada program Asahan Sehat, pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan melalui penerimaan PBI gratis kepada 163.124 masyarakat, serta layanan pengobatan gratis. Kabupaten Asahan juga memperoleh UHC Award kategori Madya dari BPJS Kesehatan serta penghargaan inovasi puskesmas tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan RI.
Dalam program Asahan Ekonomi Bangkit, pemerintah telah menerbitkan 4.965 izin usaha untuk meningkatkan iklim investasi, membentuk 204 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta melakukan pemberdayaan ekonomi kepada 100 pelaku usaha mikro.
Pada sektor pertanian melalui program Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur, pemerintah melakukan peningkatan jaringan irigasi, penyediaan sarana produksi pertanian bagi petani dan nelayan, serta kajian pengembangan kawasan peternakan kambing dan domba.
Di bidang infrastruktur, pemerintah membangun jalan sepanjang 52.900 meter dan melakukan pemeliharaan sepanjang 4.994 meter, serta rehabilitasi pasca bencana di beberapa wilayah kecamatan.
Sementara itu, melalui program Asahan Religius, pemerintah memfasilitasi sertifikasi gratis 21 rumah ibadah, melaksanakan pesantren kilat bagi 122 siswa dari 61 SMP negeri, serta pembinaan 50 santri tahfiz Al-Qur’an. Pemerintah Kabupaten Asahan juga menerima Baznas Award dari Badan Amil Zakat Nasional.
Pada aspek tata kelola pemerintahan melalui program Asahan Clean Governance, Pemkab Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak 2017.
Sedangkan pada program Asahan Modern, pemerintah daerah menetapkan enam inovasi daerah dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 54,17, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 48,64.
Terakhir, pada program Asahan Nyaman dan Seimbang, pemerintah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Aek Kuasan, penguatan desa tangguh bencana di beberapa kecamatan, serta sosialisasi edukasi kebencanaan di sejumlah sekolah. Sidabutar
