Batam, Investigasi.News – Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu proyek strategis nasional kini menuai sorotan. Di balik narasi besar tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, muncul dugaan adanya praktik pelanggaran aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Dugaan tersebut mencuat seiring informasi mengenai mobilitas pekerja asing menuju kawasan proyek yang disebut-sebut tidak seluruhnya melalui jalur pemeriksaan resmi keimigrasian.
Jalur “Tikus” Ibu Rita, Pintu Belakang Mobilitas WNA?
Informasi yang dihimpun Investigasi.News menyebutkan, sejumlah pekerja asing yang berkaitan dengan aktivitas di KEK Tanjung Sauh diduga keluar-masuk melalui jalur yang tidak semestinya, salah satunya melalui Pelabuhan Ibu Rita di kawasan Punggur.
Jalur tersebut diduga dimanfaatkan untuk memobilisasi warga negara asing (WNA) tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi sebagaimana mestinya.
Jika informasi ini benar, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Praktik tersebut berpotensi membuka celah terhadap pengawasan keimigrasian sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai pihak-pihak yang mengetahui atau membiarkan aktivitas tersebut berlangsung.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari instansi berwenang.
Buruh Lokal Terpinggirkan, TKA Diduga Masuk hingga Pekerjaan Kasar
Sorotan lain datang dari dugaan penggunaan TKA yang disebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli atau jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.
Menurut informasi dari narasumber internal, keberadaan pekerja asing di kawasan tersebut diduga telah merambah hingga pekerjaan lapangan yang tergolong pekerjaan kasar.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Kehadiran investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Ketentuan mengenai penggunaan TKA, alih keahlian, serta perlindungan tenaga kerja lokal semestinya menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Wartawan Verifikasi, Security Diduga Intimidasi
Persoalan semakin menarik ketika Investigasi.News mencoba melakukan verifikasi lapangan di sekitar Pelabuhan Ibu Rita.
Saat wartawan melakukan konfirmasi dan menggali informasi terkait aktivitas mobilitas WNA, petugas keamanan disebut melakukan pelarangan dan tindakan yang dinilai intimidatif.
“Di sini tidak boleh tanya-tanya, Pak!” ujar seorang petugas keamanan dengan nada tegas.
Sikap tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika seluruh aktivitas di lokasi berjalan sesuai aturan, mengapa proses verifikasi jurnalistik harus dihalangi?
Tentu saja, keterangan dari pihak keamanan maupun pengelola pelabuhan perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar persoalan ini tidak berhenti pada informasi sepihak.
Pengawasan Dipertanyakan: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Munculnya dugaan penggunaan jalur tidak resmi dan keberadaan TKA yang dipersoalkan memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang membutuhkan jawaban dari instansi terkait.
Pertama, pengawasan keimigrasian. Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap WNA yang keluar-masuk menuju kawasan proyek? Apakah seluruh pekerja asing telah memenuhi dokumen dan ketentuan keimigrasian yang berlaku?
Kedua, pengawasan ketenagakerjaan. Apakah penggunaan TKA di KEK Tanjung Sauh telah sesuai dengan ketentuan jabatan, kompetensi, izin, serta kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja Indonesia?
Ketiga, aktivitas Pelabuhan Ibu Rita. Bagaimana status dan legalitas pelabuhan tersebut dalam kaitannya dengan mobilitas WNA menuju kawasan KEK?
Keempat, tanggung jawab pengelola proyek. Sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap perusahaan dan kontraktor yang mempekerjakan tenaga asing?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap investasi. Justru sebaliknya, kepastian hukum dan transparansi merupakan fondasi penting agar investasi di kawasan strategis benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Jangan Sampai KEK Menjadi Zona “Bebas Pengawasan”
KEK bukanlah wilayah yang berada di luar hukum Indonesia.
Status khusus sebuah kawasan tidak boleh dimaknai sebagai izin untuk mengabaikan aturan keimigrasian, ketenagakerjaan, maupun ketentuan hukum lainnya.
Karena itu, apabila benar terdapat mobilitas WNA melalui jalur yang tidak sesuai prosedur atau penggunaan TKA yang melanggar ketentuan, aparat penegak hukum dan instansi pengawas harus segera melakukan pemeriksaan secara transparan.
Sebaliknya, apabila seluruh aktivitas tersebut ternyata legal dan sesuai aturan, pihak pengelola maupun instansi terkait juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen dan fakta yang dapat menjawab keresahan publik.
Publik hanya membutuhkan satu hal: kepastian bahwa hukum tetap menjadi panglima, termasuk di kawasan investasi bernilai strategis seperti KEK Tanjung Sauh.
Hingga berita ini diterbitkan, Investigasi.News mendorong pihak Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan/Disnaker, pengelola KEK Tanjung Sauh, serta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan tersebut.
Fransisco Chrons
