Jakarta, Investigasi.news – Pemerintah pusat memastikan proses pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, tidak akan dilakukan di atas tanah bermasalah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melakukan verifikasi ketat terhadap status kepemilikan dan kesesuaian tata ruang sebelum pembangunan dimulai.
“Kami tidak akan memproses pembangunan jika lahan belum jelas statusnya. Verifikasi ini penting agar tidak terjadi sengketa, tumpang tindih, atau pelanggaran tata ruang,” ujar Nusron saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/05/2025).
Dari 69 lokasi usulan yang belum disetujui oleh Kementerian PUPR, banyak di antaranya ternyata merupakan sawah produktif yang masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)—yang menurut regulasi tidak dapat dialihfungsikan sembarangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan dari total 367 lokasi yang diusulkan, hanya 35 yang sejauh ini dinyatakan memenuhi syarat clean and clear. Proyek Sekolah Rakyat ini ditargetkan membangun 200 unit sekolah dari jenjang SD hingga SMA untuk masyarakat tidak mampu.
“Kami harap program ini berjalan transparan dan sesuai aturan. Semua pihak harus terbuka terhadap kritik dan menjalankan arahan Presiden secara profesional,” ujar Saifullah.
Rapat dihadiri sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian. Dari ATR/BPN turut hadir Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, dan Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo.
Guh
