Sorong, Investigasi.news — Dugaan praktek penyaluran dana hibah fiktif yang mencapai miliaran rupiah di Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2022 kembali mengemuka, dengan fakta baru yang mengejutkan: puluhan warga asli Papua (OAP) ditemukan menjadi korban pencatutan identitas tanpa sepengetahuan mereka.
Kasus ini bermula dari alokasi dana hibah oleh pemerintah provinsi kepada Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau (YPPH) Kota Sorong, yang seharusnya diperuntukkan bagi pengembangan kios usaha dan bantuan tunai sebesar Rp5 juta bagi warga di SP3, Kelurahan Malagusa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Namun, investigasi awal menyoroti adanya dugaan manipulasi data penerima. Di lapangan, sejumlah OAP yang namanya tercantum sebagai penerima hibah mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun.
Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (Wgab), Yerry Basri Mak, SH MH, menegaskan bahwa pencatutan identitas ini merupakan bentuk penipuan yang merugikan masyarakat asli Papua. “Puluhan warga asli Papua telah menjadi korban pencatutan identitas tanpa adanya manfaat yang mereka terima. Kasus ini harus segera diungkap secara transparan dan tuntas oleh aparat penegak hukum,” tegas Yerry.
Lebih jauh, puluhan OAP yang dicatut tersebut baru mengetahui namanya terlibat setelah dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Sorong. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam tentang bagaimana data pribadi mereka bisa digunakan tanpa izin, memperlihatkan potensi pelanggaran etika dan hukum yang serius.
LSM Wgab mendesak Kejaksaan Negeri Sorong untuk membuka proses penyidikan secara transparan kepada publik. “Penjelasan terbuka sangat penting agar masyarakat tidak terdampak oleh desas-desus dan spekulasi yang tidak berdasar,” tambah Yerry.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Sorong belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus hibah fiktif ini. Masyarakat menantikan langkah konkrit dan penyelesaian atas dugaan kecurangan yang merusak kepercayaan terhadap program pemberdayaan masyarakat di Papua Barat.
Kasus ini menjadi catatan hitam penyalahgunaan dana publik yang harus diusut tuntas!
John
