Kota Pariaman, investigasi.news- Pemko Pariaman bekerjsama dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang menggelar Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman, Rabu (01/10/2025).
Rapat tesebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balad didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pariaman Riko Hariono Saputra dan stakeholder terkait.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan bahwa terhitung per 31 Agustus 2025, Kota Pariaman ada 11.695 yang belum ikut kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan belum aktif dari jumlah penduduk sebanyak 103.835.
“Saya intruksikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk segera ditindak lanjuti dan dicek serta diprioritaskan kenapa bisa belum aktif dan bagaimana kita menanggulanginya”, ujarnya.
“Kota Pariaman telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), di mana sekitar 98,6% penduduk terdaftar dalam program JKN dan bisa berobat hanya dengan KTP di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi warganya”, terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kita juga lakukan gerakan scarning bagi masyarakat dan ASN di Lingkungan Pemko Pariaman.
“Pelaksanaan Skrining kesehatan diberikan secara selektif melalui skrining riwayat kesehatan terlebih dahulu yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit. Tujuannya adalah menyaring resiko penyakit yang mungkin ada dalam tubuh peserta, dengan tujuan deteksi dini resiko penyakit untuk memberikan perlindungan dan pencegahan penyakit kronis sehingga tidak terjadi terjadi keparahan, dan saya berharap ini bisa dilakukan minggu depan”, terangnya.
Yota Balad juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Pariaman karena masih ada di Kecamatan Pariaman Utara yakni di Puskesmas Naras kekurangan dokter spesialis seperti dokter gigi.
“Saya minta segera lengkapi, ditindaklanjuti dan kalau ada dokter yang memiliki ilmu seperti dokter gigi ini segera diberi pembinaan. Sementara masalah kekurangan sarana dan prasarana, kalau bisa diatasi dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lakukan dan kalau tidak bisa nanti kita anggarkan”, tutupnya.(rika/Afri)
