Bukittinggi, Investigasi.news – Dalam rangka memperingati hari HIV AIDS sedunia. Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengadakan jumpa pers, di rumah dinas walikota. Dikatakan, temuan kasus HIV di Kota Bukittinggi pada tahun 2021, sebanyak 18 orang. Jumlah ini, menurun dibanding tahun 2020 lalu, sebanyak 34 orang”, papar wali, Rabu (01/12).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, juga mengungkapkan, Pemerintah Kota Bukittinggi, berkomitmen untuk mengakhiri penyebaran HIV AIDS, ketidaksetaraan sosial, bahaya pandemi covid-19 yang tak kunjung usai dan mengancam kesehatan manusia. Pemko juga fokus pada kesetaraan kampanye ini, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama untuk pencegahan, pengujian dan perawatan penyakit HIV AIDS.
“Tahun 2020 lalu, terdapat 34 kasus positiv HIV AIDS di Bukittinggi. Jumlah ini berasal dari 1808 yang test HIV di 12 faskes di Bukittinggi. Kasus ini didominasi laki-laki usia 25-49 tahun, dengan persentase 65%,” ungkap Erman.
Sementara itu, lanjut Wako, untuk tahun 2021 ini, kasus HIV di Bukittinggi menurun menjadi 18 kasus. Hal ini dikarenakan berkurangnya angka kunjungan faskes dimasa pandemi ini.
“Tahun 2021, sejak Januari hingga Oktober, telah dilakukan tes VCT, kepada 1045 orang. Ditemukan HIV positif 18 orang. Kasus HIV AIDS positif ini, juga masih didominasi laki laki dengan rentang umur 25-49 tahun. Dari jumlah itu, hanya 1 orang yang ber-KTP Bukittinggi. Kita akan lakukan berbagai upaya, agar tahun depan tidak ada penambahan kasus lagi,” jelas Wako.
Jumlah 18 orang itu, menjadikannya terbanyak kedua di Sumatra Barat setelah Kota Padang, karena faskes di Bukittinggi menjadi salah satu lokasi tempat pelayanan dari penanganan HIV AIDS di Sumatra Barat. Sehingga data yang ada di rumah sakit itu, tercatat sebagai kasus Kota Bukittinggi.
Untuk antisipasi hal tersebut, tentu butuh kerjasama seluruh pihak, untuk mengantisipasi persoalan ini, khususnya dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
“Dua tahun terakhir, KPA tidak banyak kegiatan karena terkendala anggaran. Kedepan akan kembali kita anggarkan, agar KPA dapat kembali bergerak untuk meminimalisir peningkatan kasus HIV dan AIDS serta menahan laju dan mengurangi angka LGBT di Bukittinggi,” jelasnya.
Permasalahan ini, harus dituntaskan secara bersama. Pemerintah akan bergerak bersama dengan KPA, Alim Ulama serta dunia pendidikan. Melalui dunia pendidikan, pemerintah telah merencanakan untuk penambahan jam pelajaran bagi pelajar SD dan SMP.
“Pelajar akan diberikan tambahan lima mata pelajaran, BAM, Fiqih, Alquran Hadist, Sejarah Islam, Aqidah Akhlaq. Ini akan kita mulai pada awal tahun ajaran baru,”ujarnya.
(Malin)
