Karawang — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengarahan yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi Menteri Nusron untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan yang dihadapi di lapangan sekaligus menyerap masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat.
“Alhamdulillah saya bisa datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Saya kumpulkan bapak-bapak di sini karena ingin mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Jika perlu perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Jika dibutuhkan regulasi baru, regulasi apa yang harus kita siapkan?” ujar Menteri Nusron.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pengarahan tersebut tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang dialog terbuka antara pimpinan pusat dan jajaran pelaksana di daerah. Menurutnya, kebijakan pertanahan yang efektif harus disusun berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Saya ingin mendengar secara jujur apa saja kendala yang dihadapi di daerah. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai kendala operasional, usulan perbaikan, serta pengalaman pelayanan pertanahan di wilayah masing-masing dipaparkan secara terbuka.
Masukan dari daerah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan pengarahan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
Guh
