Kotamobagu,Investigasi.News—Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus berkomitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah Kelurahan dan Desa.
Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemkot Kotamobagu menggelar rapat percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan/Desa, Kamis (12/2/2026).
Rapat tersebut, dipimpin langsung Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, bertempat diruangan kerjanya serta dihadiri Lurah dan Sangadi se-Kotamobagu.
Seperti dikatahui Posbakum merupakan wadah yang menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaannya menjadi sarana komunikasi dan konsultasi hukum secara gratis bagi warga kurang mampu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta regulasi terkait peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
Sesuai substansi Undang-Undang tersebut, negara menjamin masyarakat tidak mampu berhak memperoleh bantuan hukum tanpa dipungut biaya. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan, hingga rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi secara cuma-cuma bagi penerima yang memenuhi syarat.
Adapun tujuan pembentukan Posbakum antara lain memberikan konsultasi hukum dasar secara gratis, membantu penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi dan pendampingan awal, serta menghubungkan masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi.
Dengan Posbakum yang aktif, masyarakat desa dan kelurahan tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya saat menghadapi persoalan hukum. Layanan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin persamaan hak di hadapan hukum.
Dalam operasionalnya, peran paralegal dinilai sangat penting. Paralegal adalah individu yang telah mengikuti pelatihan resmi dan memiliki kompetensi dasar dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, seperti konsultasi, pendampingan administrasi hukum, mediasi, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
Meski bukan advokat, paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi. Mereka menjadi ujung tombak pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial setempat.
Menindaklanjuti surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kembali membuka pendaftaran Pelatihan Paralegal Angkatan II. Sebelumnya, Pelatihan Paralegal Angkatan I telah selesai dilaksanakan dan para peserta saat ini tengah menjalani tahapan aktualisasi di desa dan kelurahan masing-masing selama kurang lebih dua bulan sebagai bagian dari implementasi hasil pelatihan.
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami menegaskan bahwa pendampingan hukum melalui Posbakum ini gratis bagi masyarakat miskin sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh Sangadi dan Lurah agar tidak menunda pembentukan Posbakum,” tegas Sahaya Mokoginta usai kegiatan, Kamis (12/2/2026).
Ia juga mengimbau pemerintah desa dan kelurahan segera mengambil langkah konkret.
“Kepada seluruh Sangadi dan Lurah, kami harapkan dapat segera membentuk Posbakum serta merekrut dan mendaftarkan calon paralegal untuk mengikuti Pelatihan Angkatan II. Semakin cepat dibentuk dan diaktifkan, maka semakin cepat pula masyarakat mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak dan tanpa biaya,” ujarnya.
Pemerintah Kota Kotamobagu berharap seluruh desa dan kelurahan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh bantuan hukum di wilayah Kota Kotamobagu.(**)
