PULANG PISAU, investigasi.news – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak hanya berhenti sebagai agenda pembagian makanan. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menegaskan program ini harus memberi dampak ganda: gizi masyarakat membaik, ekonomi lokal ikut bergerak.
Menurutnya, MBG punya potensi besar jika dijalankan sesuai standar dan pengawasan yang ketat. Apalagi, Kabupaten Pulang Pisau tengah menghadapi tantangan kenaikan angka stunting pada 2025.
“Kalau program ini dijalankan serius dan sesuai standar, dampaknya bukan hanya pada ekonomi lokal, tetapi juga pada penurunan stunting,” ujarnya.
Tandean menilai, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya menjadi pusat perputaran ekonomi baru di daerah. Bahan baku makanan dapat disuplai oleh petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat, sehingga tercipta multiplier effect yang nyata.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kualitas tidak boleh dikorbankan. Standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjadi pedoman utama agar makanan yang dibagikan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Selain itu, aspek tata kelola juga tak luput dari sorotan. Setiap SPPG harus memiliki struktur yang jelas, mulai dari kepala satuan, tenaga akuntansi, hingga ahli gizi. Transparansi dan pengawasan, kata dia, menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan awal.
MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Asta Cita. Program ini menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan berbasis desa.
Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan berstandar, DPRD berharap MBG benar-benar menjadi solusi komprehensif—bukan sekadar program seremonial, melainkan langkah strategis membangun generasi sehat dan ekonomi yang lebih kuat.
(Zulmi)
