Kepulauan Sula | Investigasi.News – Dugaan penyimpangan anggaran proyek normalisasi sungai di Kabupaten Kepulauan Sula kembali mencuat ke permukaan. Isu yang sempat ramai di media sosial kini berkembang menjadi sorotan serius terhadap kinerja aparat penegak hukum yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret.
Perbincangan publik menguat setelah unggahan akun Facebook “Update Berita Sula” viral di grup Taliabu Community. Namun di balik viralitas itu, tersimpan persoalan yang lebih mendalam: dugaan korupsi puluhan paket proyek bernilai miliaran rupiah yang hingga kini belum tersentuh proses hukum yang jelas.
Berdasarkan informasi yang beredar, sedikitnya 36 paket proyek normalisasi sungai dengan total anggaran sekitar Rp7 miliar sejak tahun 2023 hingga 2025 diduga bermasalah. Ironisnya, hingga awal 2026, penanganan kasus tersebut dinilai stagnan tanpa kepastian hukum.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera mengambil alih penanganan perkara. Ia menilai, lambannya proses hukum justru memicu kecurigaan publik terhadap independensi penegakan hukum.
“Ini bukan perkara kecil. Anggaran miliaran rupiah diduga diselewengkan, tetapi penanganannya seperti jalan di tempat. Kejati harus turun tangan dan memanggil seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Desakan tidak berhenti di situ. IMM juga meminta agar pihak-pihak di lingkungan Dinas PUPR diperiksa secara menyeluruh, termasuk seorang konsultan berinisial Meli yang disebut sebagai salah satu saksi kunci. Menurut mereka, keterangan pihak konsultan menjadi pintu masuk penting untuk mengurai dugaan praktik penyimpangan anggaran.
Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Kepulauan Sula, Andika Soamole, menilai bahwa temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tahun 2024 seharusnya sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan status perkara.
“Ada 36 proyek yang telah diungkap dalam Pansus DPRD, tetapi seolah menghilang tanpa tindak lanjut. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.
Lebih jauh, dugaan ini turut menyeret nama MS alias Muhlis Soamole yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan sikap dari aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan pihak tersebut.
Jika terbukti, kasus ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, lambannya penanganan perkara juga dinilai bertentangan dengan prinsip pemerintahan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Ini menyangkut kepentingan publik dan infrastruktur vital. Aparat harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan,” tegas Andika.
IMM juga mendesak aparat di daerah, termasuk kepolisian dan kejaksaan setempat, untuk segera membuka proses penyelidikan secara transparan serta menyampaikan perkembangan kasus kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara, maupun aparat penegak hukum terkait belum memberikan keterangan resmi atas dugaan mandeknya penanganan kasus tersebut.
Situasi ini semakin mempertegas satu hal: ketika dugaan korupsi mengendap tanpa kejelasan, yang tergerus bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.
Jk
