Teluk Bintuni – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memanfaatkan kunjungan kerja BPH Migas bersama Komisi XII DPR RI untuk mendorong penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Bio Solar dan Pertalite.
Kunjungan yang dihadiri anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibuy dan Caroline Chrisye Makelaw, serta perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, PLN, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat ini berlangsung di Gedung Sasana Karya, SP3 Distrik Manimeri, Senin (27/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Teluk Bintuni menegaskan bahwa kebutuhan BBM di wilayahnya terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi, transportasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kuota yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari BPH Migas dan Komisi XII DPR RI agar kuota Pertalite, Bio Solar, dan jenis BBM lainnya untuk Teluk Bintuni dapat ditambah. Kondisi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi kekosongan stok yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPH Migas menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi serta kebutuhan riil BBM di daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Komisi XII DPR RI melalui para anggotanya menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti di tingkat nasional, terutama terkait kebijakan kuota BBM subsidi.
Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung kondisi penyaluran BBM di wilayah Papua Barat, termasuk berbagai tantangan distribusi di daerah terpencil dan wilayah pesisir yang selama ini menjadi kendala utama.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan DPR RI, diharapkan ke depan distribusi BBM di Teluk Bintuni dapat berjalan lebih lancar, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jhonsa
