Sorong, PBD, Investigasi.news – Di balik pengumuman hasil seleksi Bintara Polri Polda Papua Barat Daya, tersimpan kegelisahan dan kekecewaan yang kini mulai menggema dari keluarga calon siswa Orang Asli Papua (OAP). Bukan sekadar soal gagal atau lolos, tetapi tentang pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana kebijakan Otonomi Khusus benar-benar memberikan ruang bagi anak-anak Papua di tanah mereka sendiri?
Pertanyaan itu disampaikan dengan nada kecewa oleh Ibu Kostantina Nandotrai, orang tua salah satu calon siswa OAP asal Kabupaten Sorong yang dinyatakan tidak lolos dalam tahapan perengkingan. Padahal, putranya merupakan mantan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 yang pernah membawa nama daerah dalam tugas kenegaraan.
Bagi keluarga, pencapaian tersebut bukan sekadar prestasi biasa. Menjadi Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, integritas, dan pengabdian. Karena itu, ketika hasil seleksi diumumkan dan nama anaknya tidak masuk dalam daftar yang lolos, kekecewaan pun sulit dibendung.
“Kami tentu kecewa. Anak kami sudah berjuang, pernah dipercaya membawa nama daerah sebagai Paskibraka, dan juga merupakan Orang Asli Papua. Kami berharap ada ruang dan perhatian khusus bagi anak-anak Papua yang berprestasi. Namun hasil yang keluar membuat kami bertanya-tanya,” ujar Kostantina, Jumat (5/6/2026).
Data hasil seleksi menunjukkan sebanyak 51 peserta dinyatakan tidak lolos dalam tahapan perengkingan. Sementara hanya 29 peserta berstatus OAP yang berhasil melanjutkan ke tahapan berikutnya. Angka tersebut kemudian memunculkan diskusi dan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya keluarga peserta yang selama ini berharap adanya keberpihakan afirmatif sebagaimana semangat Otonomi Khusus Papua.
Menurut Kostantina, masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa yang mengabaikan kualitas atau kompetensi. Namun mereka ingin memahami secara terbuka bagaimana sistem penilaian dilakukan dan seperti apa implementasi afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam proses seleksi tersebut.
“Papua memiliki status Otonomi Khusus. Karena itu kami ingin tahu, bentuk kekhususan itu seperti apa dalam seleksi ini? Berapa kuota OAP yang tersedia? Bagaimana sistem perengkingannya? Apa indikator yang digunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar masyarakat tidak hidup dalam ruang spekulasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sesungguhnya mencerminkan keresahan yang lebih luas. Di tengah berbagai program pembangunan sumber daya manusia Papua yang terus digaungkan pemerintah, banyak keluarga OAP berharap kesempatan untuk mengabdi di institusi negara, termasuk Polri, dapat diakses secara terbuka, adil, dan transparan.
Bagi sebagian masyarakat Papua, keberhasilan putra-putri daerah masuk institusi kepolisian bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga simbol keterwakilan, kebanggaan, dan masa depan generasi muda Papua.
Karena itu, ketika hasil seleksi tidak diiringi dengan penjelasan yang memadai mengenai kuota, sistem penilaian, dan mekanisme perengkingan, ruang pertanyaan pun terbuka lebar. Situasi inilah yang dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak dijelaskan secara transparan oleh panitia.
Meski demikian, Kostantina menegaskan bahwa keluarganya tetap menghormati keputusan panitia seleksi dan tidak bermaksud mendiskreditkan institusi Polri. Ia justru berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan proses seleksi di masa mendatang.
“Kami menerima keputusan ini. Anak kami juga harus belajar menerima kenyataan dan bangkit kembali. Tetapi kami berharap ke depan proses seleksi semakin terbuka sehingga masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Persoalan ini kini tidak lagi sekadar menyangkut satu peserta yang gagal lolos. Lebih dari itu, ini menyentuh harapan banyak keluarga Papua yang ingin melihat putra-putri mereka memperoleh kesempatan yang setara dan merasa menjadi bagian dari masa depan daerahnya sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, panitia seleksi Bintara Polri Polda Papua Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme perengkingan, sistem penilaian, maupun porsi kuota OAP dalam seleksi tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang dan komprehensif kepada publik.
Sebab pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya hasil seleksi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses yang menentukan masa depan generasi muda Papua.
Tim
