Malang – Upaya Memperkuat kemandirian ekonomi pesantren memasuki babak baru. Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., secara resmi membuka Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 sekaligus meresmikan Koperasi Sekunder Pesantren di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6). Momentum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring ekonomi pesantren melalui sistem koperasi yang terintegrasi secara nasional.
Mengusung tema “Bersama Dakwah dan Al-Qur’an, Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi”, sarasehan diikuti sekitar 350 pesantren dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini menjadi wadah konsolidasi nasional dalam memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat.
Pembukaan sarasehan dihadiri Wakil Ketua MPR RI Dr. KH. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A., Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua LPDB Syariah, Wakil Bupati Malang, jajaran kementerian dan pemerintah daerah, pimpinan pesantren, dai, akademisi, serta pengurus koperasi pesantren dari seluruh Indonesia.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren yang lebih kuat, profesional, dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah dan pesantren dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis koperasi.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menegaskan bahwa pesantren memiliki modal sosial, sejarah, dan jaringan yang sangat besar untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui koperasi.
“Pesantren mempunyai akar sejarah yang panjang. Jika dikelola dengan baik, koperasi pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menciptakan kemandirian. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dan soko guru dalam membangun ekonomi rakyat yang kuat dan berkeadilan,” ujar Ferry.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi berbagai produk unggulan pesantren.
“Kami akan terus mendorong agar produk-produk pesantren dapat dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP. Dengan demikian, hasil produksi pesantren memiliki pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah usaha, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi koperasi yang saling terhubung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum MPDI, KH. Ayi Abdul Rosyid, Lc., M.Ag., menilai Sarasehan Nasional MPDI merupakan forum strategis untuk menyatukan visi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pesantren.
“Kami berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu memperkuat peran pesantren sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Koperasi pesantren harus bertransformasi menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujarnya.
Peresmian Koperasi Sekunder Pesantren menjadi salah satu agenda utama dalam Sarasehan Nasional MPDI 2026. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat jejaring usaha antarpesantren, meningkatkan efisiensi pengelolaan ekonomi, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mendorong kolaborasi ekonomi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti sidang pleno, diskusi tematik, dan forum musyawarah yang membahas evaluasi program kerja, penguatan dakwah dan pendidikan Al-Qur’an, serta strategi membangun koperasi pesantren yang sehat, profesional, mandiri, dan kompetitif. Forum ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam pengembangan kelembagaan dan unit usaha pesantren.
Sarasehan Nasional MPDI 2026 dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026 dan akan ditutup oleh Wakil Menteri Agama RI, Dr. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum. Pada penutupan nanti akan disampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi arah kebijakan dan program kerja MPDI dalam memperkuat peran pesantren di bidang dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.
Melalui forum yang mempertemukan ratusan pesantren dari seluruh Indonesia ini, MPDI berharap terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pesantren, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Koperasi Sekunder Pesantren diharapkan menjadi fondasi lahirnya ekosistem ekonomi pesantren yang lebih kokoh sehingga mampu memperkuat kemandirian lembaga sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Guh
