Meski telah berkali-kali diberitakan, namun kinerja Kepala Dinas PU Kabupaten Pulau Taliabu tidak goyah sedikitpun. Beberapa catatan hitamย penggunaan uang rakyatpun tak menjadi acuan untuk dilakukannya pemeriksaan. Berbagai organisasi yang peduli akan rakyat juga belum menemukan titik terang. Lantas, kemana cerita kelam tentang kinerja dan penggunaan APBD yang tak tepat sasaran dikadukan ?
Jakarta, Investigasi.news – Terkait proyek infrastruktur pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Desa Nggele – Lede dan pembangunan Jalan Sumbong – Pencado, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku utara, yang diduga mangkrak. Puluhan Mahasiswa dari aliansi Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (Jam – Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rabu (9/8) siang tadi.
Diketahui, kedua proyek mangkrak tersebut bersumber dari APBD Pulau Taliabu Tahun 2022, yang bernilai Rp 33,23 M. Masing- masing diantaranya yakni jalan rabat beton Nggele – Lede yang dianggarkan sebesar 16,5 Milyar, kemudian Jalan Sumbong Pencado dianggarkan sebesar 16,72 Milyar.
Jufri selaku koordinator aksi, menuturkan aksi tersebut dilakukan karena proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2022 itu diduga mangkrak sampai saat ini, karena menurut dia, ini merupakan upaya tindakan pidana korupsi serta Penyalahgunaan wewenang.
Lebih lanjut, Jufri Mengatakan, KPK sebagai salah satu lembaga Anti Rasuah harus bertindak tegas kepada Kepala Dinas PUPR Saudara Syuprayidno yang juga merupakan menantu Wakil Bupati Taliabu, karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terkait kebijakan yang telah dilakukan.
“Akibat dari proyek mangkrak tersebut, negara diduga mengalami kerugian miliyaran rupiah, pembangunan infrastruktur menjadi mangkrak hal itu menyebabkan seluruh akses masyarakat menjadi terhalang sehingga perputaran ekonomi masyarakat juga terhambat, inilah yang membuat kami berkewajiban untuk menyuarakan hal ini dengan turun langsung ke KPK”, ungkapnya.
Selain itu, la juga menuturkan bahwa aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendesak KPK agar turun langsung ke lokasi kasus yang dimaksud, untuk melihat secara langsung proyek jalan yang mangkrak itu.
“kami akan terus mendesak KPK untuk segera turun langsung ke lokasi proyek, demi menindak lanjuti kasus proyek dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga ada upaya tegas dan terukur yang dilakukan oleh KPK” ucapnya.
Tak hanya itu, Jufri juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak tegas kepala dinas PUPR Pulau Taliabu karena dinilai gagal menangani proyek sehingga dirasa sangat merugikan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.
“KPK harus segera proses hukum Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Taliabu, saudara Suprayidno, sebagai mana Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal tersebut jangan menjadi preseden buruk di Kabupaten Pulau Taliabu kedepan”, tegasnya.
Adapun beberapa tuntutan yang diminta oleh Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia setelah menggelar aksi sebagai berikut:
1, Mendesak KPK RI Segera Periksa Proyek Mangkrak jalan Nggele – Lede dan Jalan Sumbong- Pencado Tahun Anggaran 2022 Senilai Rp 33,23 M.
2, Mendesak KPK RI Segera Periksa Kadis PUPR Kabupaten Kepulauan Taliabu Atas Dugaan Tipikor Proyek Pembangunan Jalan Nggele – Lede dan jalan Sumbong – Pencado senilai Rp 33,23 Miliyar yang diduga Mangkrak.
Pada aksi tersebut Jufri menyatakan akan terus mengawal serta akan terus melakukan aksi hingga kasus ini dapat segera ditangani oleh KPK, demi kepentingan masyarakat banyak, tutupnya.
( Y. Tabaika )
