Kota Malang, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna pada Jumat (31/05/2025) dengan tujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang selama tahun anggaran 2023. Rapat ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Malang, Wahyu Hidayat, para pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Agenda utama rapat ini adalah membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut, berbagai fraksi di DPRD Kota Malang secara kritis menyoroti aspek-aspek kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS menekankan perlunya strategi inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mereka menyoroti rasio PAD terhadap total pendapatan yang dianggap masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
Fraksi PKB dan Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap capaian Pendapatan Daerah yang tinggi namun juga menyoroti rendahnya capaian pajak daerah.
Mereka berpendapat bahwa Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah dan memperbaiki sistem pengumpulan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan.
Isu infrastruktur menjadi fokus utama Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Mereka menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap masih belum berjalan optimal dan mengusulkan adanya perbaikan dan percepatan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran infrastruktur agar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB juga menyoroti isu sosial dan kesehatan, terutama tingginya angka stunting di Kota Malang.
Mereka mendesak Pemerintah Kota Malang untuk lebih fokus pada program-program penanggulangan stunting dan memastikan penggunaan anggaran beasiswa tepat sasaran.
Selain itu, mereka menyoroti rendahnya realisasi anggaran di sektor kesehatan yang dianggap belum maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Penanganan aset daerah yang belum optimal juga menjadi sorotan dalam rapat ini. Kedua fraksi tersebut mengkritisi tingginya piutang pajak dan retribusi yang belum tertagih, serta mengusulkan adanya perbaikan dalam manajemen aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset.
Fraksi DDI menyoroti program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Mereka menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.
Selain itu, mereka juga mengusulkan adanya program-program bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak pandemi untuk membantu pemulihan ekonomi.
Dalam penutupan rapat, Pj. Walikota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan komitmennya untuk memberikan jawaban detail atas pertanyaan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
“Kami mengapresiasi perhatian dan masukan dari semua fraksi terkait kinerja keuangan kami. Ini menjadi pedoman penting bagi kami dalam perbaikan ke depan,” ujarnya.
Wahyu juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat paripurna DPRD Kota Malang ini menggambarkan semangat evaluatif dan proaktif dari berbagai fraksi dalam menyoroti kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang.
Diharapkan masukan yang disampaikan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perbaikan pengelolaan APBD dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Malang ke depannya.
DPRD Kota Malang berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung Pemerintah Kota dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Adv
